Kemenag Tegaskan Saudi Belum Umumkan Pembukaan Umrah

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menegaskan, bahwa pemerintah Saudi Arabia belum mengumumkan secara resmi pembukaan pelaksanaan ibadah umrah. Kemenag pun meminta masyarakat, khususnya para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bersabar dan tidak berspekulasi terkait hal itu.

“Kami mohon masyarakat bersabar. Kami pun terus memantau dan mengikuti perkembangan kebijakan Saudi terkait pelaksanaan umrah ini. Tentu sambil menunggu, sebaiknya kita melakukan persiapan-persiapan di dalam negeri, terutama menyangkut protokol kesehatan,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Umrah (PHU), Muhammad Arfi Hatim, Selasa (15/9/2020) di Jakarta.

Saat ini, Kemenag bersama Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 tengah menyusun pedoman penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaran ibadah umrah. Menurut Arfi, ini bagian dari proses persiapan yang dilakukan Kemenag terkait penyelenggaraan umrah di masa pandemi.

“Kami akan segera terbitkan aturannya dan itu akan menjadi rujukan penyelenggaraan ibadah umrah sekaligus persyaratan yang harus ditaati PPIU yang akan memberangkatkan jemaahnya pada musim umrah ke depan,” tandasnya.

Sementara itu, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali yang saat ini masih berada di Saudi menyatakan hal senada, bahwa Arab Saudi hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi kapan akan membuka izin penyelenggaraan umrah.

“Terkait umrah belum ada pengumuman resmi. Pernyataan Mendagri Saudi menegaskan bahwa rencana izin pembukaan kembali pelaksanaan umrah akan diumumkan secara bertahap, dan akan diputuskan kemudian berdasarkan perkembangan pandemi,” jelas Endang.

“Kami terus update keputusan Saudi terkait umrah, termasuk mendalami maksud dari pengumuman secara bertahap, apakah akan dibuka untuk warga lokal terlebih dahulu atau bagaimana. Ini masih kami klarifikasi,” lanjutnya.

Menurut Endang, pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Saudi lebih pada mengumumkan pembukaan izin penerbangan dan pelabuhan mulai 1 Januari 2021. Itu pun, lanjut Endang, penetapan atas pencabutan izin tersebut akan di-update kembali pada 30 hari sebelum 1 Januari tahun depan.

“Jika diperlukan, Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permintaan untuk menetapkan persyaratan kesehatan preventif bagi penumpang dan transportasi pada saat perjalanan, di terminal bandara, pelabuhan dan stasiun,” jelasnya.

Namun demikian, Saudi memberikan pengecualian dengan mengizinkan beberapa kategoria warga Saudi untuk bepergian dengan mematuhi ketentuan dan persyaratan.

Mereka antara lain: pegawai negeri (sipil dan militer) yang ditugaskan untuk tugas resmi, pegawai pada perwakilan diplomatik, konsulat, serta atase Saudi di luar negeri, pegawai lembaga publik, swasta dan mereka yang memiliki kedudukan pekerjaan di perusahaan luar Saudi.

Pengecualian lainnya berlaku bagi pengusaha yang bisnisnya menuntut melakukan perjalanan, pasien yang memerlukan perjalanan ke luar Saudi untuk perawatan, serta pelajar yang memerlukan perjalanan ke negara tempat mereka belajar.

“Saudi juga mengizinkan masuknya warga Non-Saudi yang memiliki visa keluar dan masuk kembali, visa kerja, visa izin tinggal, atau visa kunjungan,” pungkas Endang.

Lihat juga...