Kesadaran Prokes Masyarakat Rendah, Sanksi Sosial Tidak Efektif

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

SEMARANG — Tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang dalam penerapan protokol kesehatan yang relatif rendah, menjadi salah satu penyebab angka Covid-19 di ibukota Provinsi Jateng tersebut tetap tinggi.

epala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, memaparkan kesadaran prokes masyarakat semakin menurun, seiring dengan peningkatan jumlah warga yang terjaring razia masker, saat ditemui di Semarang, Rabu (9/9/2020). Foto Arixc Ardana

Hal ini, terlihat dari pantauan di sejumlah lokasi keramaian, misalnya pasar tradisional hingga taman bermain, masih banyak ditemukan warga yang tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak.

Termasuk dari razia masker, yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama tim gabungan TNI/Polri, masih banyak warga yang terjaring.

“Masyarakat ini sebenarnya tahu dan paham, mengenai aturan untuk memakai masker dan menjaga jarak di tempat umum. Namun, hasil dari sejumlah razia yang kita lakukan, jumlah warga yang terjaring makin kesini, malah semakin banyak. Ini artinya kesadaran mereka menurun,” papar Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, di sela razia masker di wilayah Kemijen Semarang Timur, Rabu (9/9/2020).

Dirinya mencontohkan, pada razia kali ini, sebanyak 145 orang terjaring karena tidak memakai masker. Mereka pun dikenakan sanksi. Rinciannya, 25 orang disita KTP dan 120 orang diberi hukuman sosial berupa menyapu, mencabuti rumput, hingga push up.

Ditegaskan, pihaknya tak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan prokes, namun nampaknya hal tersebut belum berhasil. “Mereka yang tidak pakai masker ini ndablek (bandel-red), maka kami kerasi. Di perwal memang sanksi sosial menyapu, tapi sekarang kami tambahi push up,” ucapnya.

Hasil serupa juga didapatkan dalam razia yang digelar sebelumnya. Warga yang terkena razia masker, rata-rata per razia jumlahnya di atas 100 orang.

“Terus terang dengan melihat kondisi ini, kami prihatin, karena jumlah masyarakat yang tidak patuh dalam penerapan prokes masih banyak. Padahal dengan memakai masker, menjaga jarak, ini menjadi upaya untuk mencegah penularan covid-19,” terangnya.

Keprihatinan serupa juga disampaikan pengamat kesehatan masyarakat, sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip, Dr Budiyono S.KM, M.Kes. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini, menjadi fenomena yang harus segera dilakukan penanganan.

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas, agar penerapan prokes ini bisa berjalan dengan baik. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat benar-benar sadar, bahwa aturan ini untuk kebaikan mereka,” tegasnya.

Menurutnya, penerapan sanksi sosial yang selama ini diterapkan, untuk meningkatkan kesadaran prokes dinilai tidak berhasil. Hal tersebut terbukti, dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang cenderung cuek, banyak di antara mereka yang tetap tidak memakai masker.

“Kalau kita lihat, masyarakat seakan menggampangkan. Cuma disuruh nyapu saja kok, hanya diminta push up. Karena itu, perlu sanksi yang lebih tegas, misalnya denda uang. Memang berat, namun ini efektif. Jika tidak mau didenda, maka pakai masker,” paparnya.

Tidak hanya itu, penerapan prokes ini juga harus melibatkan masyarakat, khususnya di lingkungan mereka tinggal. “Jadi ada pengawasan dari masyarakat lain, tujuannya agar mereka ini bisa saling mengingatkan. Sanksi di tingkat lingkungan pun bisa diterapkan. Misalnya, jika ada dari keluarga tersebut yang keluar rumah tidak pakai masker, sudah diingatkan tapi tetap membandel, maka kena denda,” terangnya.

Hal seperti ini dahulu juga pernah diterapkan dalam penanganan pencegahan penyakit demam berdarah (DB). “Dulu kita lakukan pemeriksaan jentik nyamuk, di setiap rumah, dalam upaya pencegahan DB. Jika didapati rumah berjentik nyamuk, pemiliknya didenda. Sejauh ini terbukti efektif,” tandasnya.

Untuk itu, keberhasilan penerapan prokes tersebut perlu ketegasan dari pemerintah, agar kesadaran masyarakat meningkat.

Lihat juga...