Ketatnya Regulasi Pangan Iradiasi Upaya Jaga Kesehatan Konsumen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Penggunaan teknologi iradiasi pada sektor pangan seringkali menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat, selaku konsumen. Sehingga regulasi berbasis penelitian yang ketat menjadi pagar dalam pemanfaatan teknologi ini. Sebenarnya, sejauh mana keamanan pangan iradiasi ini dan regulasi apa saja yang mengawalnya?

Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, MSc, CFS menyatakan, penelitian dan pengembangan intensif terkait penggunaan teknologi iradiasi pada pangan itu lebih lama sudah dilakukan dibandingkan teknologi lainnya.

“Dimulai sejak 1895, yaitu saat paper pertama tentang ide penggunaan teknologi iradiasi untuk pangan yang memunculkan paten pertama teknologi iradiasi pangan pada tahun 1905, yang dilanjutkan dengan program Atom for Peace oleh Amerika Serikat pada tahun 1950 dan aplikasi komersial pertama di Jerman pada tahun 1957,” kata Purwiyatno dalam seminar daring PAIR BATAN, Rabu (9/9/2020).

Penelitian pun berlanjut ke aplikasi lainnya, yang salah satunya adalah iradiasi pangan astronot oleh NASA pada tahun 1970 dan masih dilakukan hingga saat ini.

“Penelitian terkait teknologi ini berkembang pesat di Amerika Serikat tapi di Eropa terlihat stagnan. Karena dinilai bermanfaat, dalam artian aman dan efektif mencapai tujuan maka teknologi iradiasi ini diakui secara internasional. Seperti oleh WHO, FAO, CODEX Alimentarius dan IAEA,” ucapnya.

Ia menyatakan dengan digunakannya teknologi iradiasi secara masif maka regulasi terkait pengaplikasiannya juga mulai diberlakukan. Salah satunya adalah beberapa standar CODEX.

“Pada CXC 19 – 1979 yang dimutakhirkan di tahun 2003, intinya adalah memastikan bahwa teknologi iradiasi pangan diaplikasi sesuai dengan Code of Hygienic Practices, dilaksanakan dengan aman dan benar. Dan iradiasi tidak boleh digunakan sebagai pengganti GMP (Good Manufacturing Practices),” ucapnya.

Dan regulasi ini dilanjutkan dengan standar CODEX CXS 106-1983 yang menyepakati sumber iradiasi yang dapat digunakan adalah sinar Gamma dari radionuklida Cobalt-60 atau Cesium-137, sinar-X yang dihasilkan dari sumber mesin yang dioperasikan pada atau di bawah tingkat energi 5 MeV dan elektron yang dihasilkan dari sumber mesin yang dioperasikan pada atau di bawah tingkat energi 10 MeV.

“Dan pada standar yang sama juga ditentukan bahwa dosis maksimum adalah 10 kGy, kecuali jika diperlukan untuk mencapai tujuan teknologi tertentu yang sah, sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Serta, diatur juga bahwa pangan iradiasi harus disiapkan, diproses dan ditransportasikan secara higienis sesuai dengan General Principle of Food Hygiene dan HACCP jika aplikasi teknologi iradiasi untuk mencapai tujuan keamanan pangan.

“Ada catatan khusus yang penting menyertai standar ini, yaitu pangan tidak boleh diiradiasi ulang, kecuali pangan kadar air rendah, seperti biji-bijian, kacang-kacangan dan pangan kering sejenis, yang diiradiasi untuk tujuan mengendalikan investasi serangga,” ujarnya lagi.

Beberapa pangan iradiasi yang wajib disertai label pangan iradiasi dan juga keterangan terkait, yang disampaikan dalam seminar daring PAIR BATAN, Rabu (9/9/2020) – Foto: Ranny Supusepa

Kecuali, untuk bahan yang diiradiasi dengan tingkat dosis rendah untuk tujuan selain keamanan pangan, pangan yang mengandung kurang dari 5 persen pangan iradiasi atau kegiatan yang bertujuan untuk kegiatan teknologi tertentu yang membutuhkan lebih dari satu perlakuan iradiasi.

“Standar lainnya adalah deteksi terkait akurasi pelabelan yang memungkinkan konsumen untuk membuat pilihan dan upaya menghindari fraud atau pemalsuan,” ucap Purwiyatno.

Kepala Sub Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tertentu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yusra Egayanti, SSi, Apt, MP menyatakan di Indonesia, regulasi terkait keamanan pangan, yang dalam hal ini adalah pangan iradiasi, merupakan bagian dari ketahanan pangan dan SDGs.

“Yang menjadi patokannya adalah UU No 18 tahun 2012 Pasal 3 tentang Pangan yang menyatakan penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan,” kata Ega, demikian akrab dipanggil.

Tujuannya, tentunya menciptakan individu dan masyarakat yang hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

“Peran pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dengan menetapkan standar keamanan, mutu dan gizi pangan olahan yang merupakan suatu kerja terintegrasi antar berbagai K/L dan instansi mulai hulu hingga hilir,” ucapnya.

Ia menyebutkan, selain UU No 18 tahun 2012, keamanan pangan khususnya pangan iradiasi ini diatur dalam PP No 86 Tahun 2019, PP No 69 Tahun 1999, Peraturan Badan POM No 3 Tahun 2018 dan Peraturan Badan POM No 18 tahun 2019.

“Jadi iradiasi ini boleh dilakukan selama mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Mulai dari zat radioaktifnya, manajemen iradiasi, jenis pangan dan dosisnya, pengemasan dan fasilitasnya serta pengawasan,” paparnya.

Untuk produk iradiasi, lanjutnya, dibagi menjadi dua, yaitu untuk produk dalam negeri keterangan akan diterbitkan oleh Kepala Badan dan untuk pangan impor harus melengkapi keterangan iradiasinya dengan bukti iradiasi yang berlaku untuk Bets Pangan Iradiasi yang bersangkutan oleh instansi pemerintah yang berwenang dari negara asal.

“Pelabelan pangan iradiasi harus dilakukan dengan kaidah yang ditetapkan. Yaitu tulisan iradiasi dicantumkan setelah nama jenis pangan, ada tulisan tidak boleh diiradiasi ulang jika produk tersebut masuk dalam kategori tidak boleh diiradiasi ulang, tanggal bulan dan tahun iradiasi, nama negara tempat iradiasi dilakukan dan terakhir logo Pangan Iradiasi harus ada. Dan jika digunakan sebagai ingredient maka dicantumkan pada daftar bahan yang digunakan,” pungkasnya.

Lihat juga...