Khawatirkan Dampak Lingkungan, Warga Tolak Pembangunan Labkesda di Kranji 

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Warga RT 01/06 Kelurahan Kranji,  Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, menolak rencana pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) di sekitar lingkungannya.

Warga mengetahui adanya rencana pembangunan tersebut setelah adanya surat perintah kerja (SPK). Warga sekitar lokasi Labkesda mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi atau diminta izin untuk pembangunan.

“Lokasi yang akan dibangun Labkesda itu, lahan banjir bisa sepaha kalo hujan atau saat musim banjir. Kami khawatir pas banjir, berdampak kepada lingkungan,” ujar Sofia, warga yang rumahnya tepat berada di depan lokasi rencana pembangunan Labkesda kepada Cendana News, Rabu (2/8/2020).

Dikatakan kekhawatiran warga tak lain saat banjir, semua barang yang dalam lab keluar dan mencemari lingkungan. Menurut Sofi, awalnya warga pahamnya dibangun untuk tempat melahirkan dan warga tidak mempersoalkan.

Menurutnya warga tidak menolak pembangunan tersebut jika peruntukannya untuk perkantoran atau difungsikan untuk lainnya seperti tempat bersalin. Tapi tidak Labkesda, karenanya warga menolak.

Bambang, Ketua RW 06 Kelurahan Kranji, Bekasi Selatan, dikonfirmasi di rumahnya terkait penolakan warganya, Rabu (2/9/2020). -Foto: M. Amin

Sementara Ketua RW 06 Bambang, dikonfirmasi terpisah, mengaku bahwa aspirasi warga sudah diakomodir oleh Komisi II DPRD Kota Bekasi. Karena persepsi bahwa jika dibangun Labkesda bisa berdampak negatif terhadap lingkungan.

“Sebenarnya mulai heboh itu karena warga mengetahui ada rencana pembangunan tersebut melalui SPK. Hingga perangkat kelurahan seperti RT/RW, mendapat stigma miring, tapi itu sudah risiko,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, aspirasi warga sudah difasilitasi Anggota DPRD Kota Bekasi. “Dan kami percayakan saja hasilnya kepada anggota dewan apa kesimpulannya,” jelasnya.

Saat pertemuan dengan anggota dewan juga melibatkan Dinkes dan Disperkimtan. Dinkes sempat memberikan sosialisasi, tapi tentu itu telat, kenapa tidak dari sebelum SPK keluar sosialisasi dilakukan sehingga tidak menimbulkan gejolak.

“Dinas saat pertemuan dengan warga bersama anggota dewan menyampaikan sudah sesuai AMDAL semua disiapkan infrastruktur sesuai dengan aturan. Tapi kenapa tidak dari sebelumnya,” jelas dia.

Namun demikian, Bambang, menegaskan bahwa proyek tersebut tetap berlanjut, karena itu proyek pemerintah. “Gambarannya proyek itu tetap berlanjut meski mendapat penolakan. Nama baik pemerintah juga warga harus bagaimana lagi, hanya mempercayakan kepada dewan saja,” tukasnya.

Dari hasil rapat tersebut, sementara  kantor Labkesda tersebut akan dijadikan tempat perkantoran sebelum izin dikeluarkan. Proyek tersebut menggunakan DAK dari pusat.  Dia mengaku lega, meskipun tetap dilanjut, tapi aspirasi penolakan warga sudah ditampung oleh anggota dewan.

Sementara Kabid Pembangunan Disperkimtan Kota Bekasi, menyampaikan bahwa pemenang lelang pembangunan Labkesda tersebut sudah ada pemenangnya. Munculnya penolakan diketahui setelah ada pemenang lelang.

” Usulan proposal awalnya dari Dinkes, ke  Disperkimtan setelah SPK keluar tenyata ada penolakan. Saya pikir tidak ada persoalan karena pembangunan juga diatas lahan milik pemerintah,” ujarnya mengaku sementara ditunda dulu, sampai semua selesai.

Lihat juga...