Kisah Reporter Istana Presiden Masa Soeharto

PRESIDEN Soeharto tersenyum, tampak puas seusai melempar pertanyaan bernada kelakar kepada audiens pada sebuah acara yang dijawab dengan persetujuan. “Kalau tidak ada yang dibagi. Memangnya, mau memeratakan kemiskinan. He he he,” kata Pak Harto ditirukan Parni Hadi, sang reporter yang pada saat itu meliput acara tersebut.

Melihat langsung bagaimana ekspresi Presiden Soeharto tersebut, Parni Hadi yang pernah bertugas sebagai reporter Istana Presiden dari tahun 1977 sampai 1979, pun mengamini apa yang ditulis wartawan senior Jerman, O.G. Roeder dalam otobiografinya, yang menyebutkan bahwa Soeharto seorang jenderal yang murah senyum. Parni Hadi menandaskan, Presiden Soeharto memang terkenal dengan sebutan “The Smiling General.”

Apa yang dideskripsikan Pardi Hadi saat Pak Harto menyinggung soal pembagian dan kemiskinan di atas, tidak lepas dari pembahasan dua hal berkaitan satu sama lain, yang hendak Parni Hadi ungkap. Yakni tentang Pers Pancasila dan tentu saja juga Trilogi Pembangunan.

Disebutkan bahwa landasan utama bagi pelaksanaan Pers Pancasila atau Pers Pembangunan, dalam pengertian pers harus mendukung pembangunan nasional adalah Trilogi Pembangunan. Trilogi Pembangunan terdiri dari tiga prinsip dasar pelaksanaan pembangunan secara berurutan. Pertama, stabilitas nasional (keamanan/pertahanan); Kedua, pertumbuhan ekonomi; dan Ketiga, pemerataan (hasil-hasil pembangunan).

Bagi Parni Hadi, ketiga prinsip dasar tersebut sangat logis sampai sekarang dan apalagi pada saat Pak Harto mulai berkuasa.

“Bagaimana mau membangun jika keadaan tidak stabil? Logiskan? Pembangunan perlu untuk pertumbuhan ekonomi. Betul kan? Pertumbuhan ekonomi untuk memperbesar ‘kue’ untuk dibagi. Setuju kan? Kalau tidak ada pertumbuhan atau ‘kue’ yang lebih besar, apa yang mau diratakan? Oke juga jawaban ini,” tanya  Parni Hadi beruntun seakan mengulik kita untuk bernalar.

Sesuai urutan, stabilitas nasional menjadi prioritas Pak Harto. Kata Parni Hadi, ini dapat difahami, karena setiap penguasa baru perlu konsolidasi.

Dia pun menjelaskan, pada waktu itu, kekuatan-kekuatan politik pendukung Bung Karno dan sisa-sisa PKI (Partai Komunis Indonesia) pasca G30S/PKI masih kuat. Karena itu, pendekatan hankam (pertahanan dan keamanan) menjadi prioritas untuk mewujudkan dan menjaga stabilitas nasional.

“Musih-musuh politik” perlu disingkirkan. Karena TNI AD dan PKI dalam era Bung Karno, yang disebut Orla (Orde Lama) oleh Pak Harto dan kawan-kawan, sering berseberangan, dan korban utama dan pertama G30S/PKI 1965 adalah pimpinan teras TNI AD, maka pengikut PKI dan simpatisannya menjadi target pertama.

“Termasuk dalam target pertama ini adalah penerbitan dan wartawan yang mendukung PKI dan simpatisannya. Penerbitannya diberangus dan wartawannya ditahan. Orang-orang dan organisasi-organisasi yang dianggap berhaluan kiri dicurigai, diawasi, dilarang, dan ada pula pimpinannya yang ditahan,” bebernya.

Pak Harto yang berasal dari TNI AD dan pucuk pimpinan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), lanjut Parni Hadi, mengisi posisi-posisi strategis di bidang pemerintahan dengan personel ABRI, orang-orang yang ia kenal, percayai dan di bawah kendalinya.

Dan, agar para personel ABRI yang menduduki posisi sipil itu tidak diganggu-gugat, maka dikeluarkan doktrin Dwi Fungsi ABRI. Anggota ABRI dapat berfungsi sebagai alat hankam dan bertugas di bidang sipil (nonmiliter). Hasilnya, pemerintahan sipil mulai dari lurah, camat, bupati, gubernur, menteri sampai presiden didominasi oleh personel ABRI.

Dalam amatan Parni Hadi, trauma akibat G30S/PKI dan atau yang diciptakan setelah itu, membuat orang lebih merasa aman jika dipimpin ABRI, terutama TNI AD. Apalagi, yang namanya stabilitas nasional itu kemudian berkembang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, yakni stabilitas di bidang Ipoleksosbudhankam (Idoelogi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan).

“Hankam ditaruh paling belakang, tapi yang menentukan. Tentara menjadi panglima hampir semua lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” sebutnya.

Selanjutnya, urai Parni Hadi, Golongan Karya (Golkar) sebagai partai pendukung pemerintah dipimpin oleh tentara aktif, purnawirawan, dan birokrat, PNS dari pusat sampai daerah, cabang dan ranting bersama politisi simpatisan tentara.

“Harus diakui bahwa memang tentara adalah pendukung utama Golkar sejak awal. Sekalipun, politisi sipil dan orang-orang sipil non-PNS turut memimpin partai itu. Pak Harto adalah Ketua Dewan Pembina Golkar, yang punya kekuasaan membatalkan keputusan DPP Golkar,” tulisnya.

Selain itu, jelas Parni Hadi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, dari pusat sampai daerah dan cabang juga dipimpin oleh wartawan-wartawan yang juga pengurus Golkar. Bahkan, Ketua Umum PWI pun pernah dipegang oleh seorang Brigadir Jenderal TNI AD, Sugeng Widjaya (alm.).

Parni Hadi juga mengatakan, ada beberapa isu yang dilarang atau pantang dipersoalkan oleh pers nasional di jaman Pak Harto. Dua di antaranya adalah Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945. Keduanya seperti disakralkan, jangan dikutak-katik.

Ada lagi yang dilarang untuk disiarkan pers nasional, yakni masalah-masalah SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Alasannya, ini mempunyai potensi untuk menyulut kerusuhan, mengganggu ketertiban umum, menggoyahkan stabilitas nasional, menggagalkan pembangunan nasional serta mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.

Nah, tentang penyiaran isu-isu SARA ini, Parni Hadi mengaku setuju, bahkan sampai sekarang. Tentu saja dengan catatan. “Sekarang kita bisa saksikan, isu-isu SARA yang disiarkan media massa dengan mudah menyulut kerusuhan yang lebih besar. Ingat kasus Ambon dan Poso,” tandasnya.

Menurut Parni Hadi, pemberitaan seperti itu tidak atau hampir tidak terjadi di jaman Pak Harto. Penyebabnya, katanya, karena ABRI mengontrol habis semua bidang kehidupan dan pers dilarang untuk menyiarkannnya.

Lalu di mana letak catatan Parni Hadi? Dia mengatakan setuju, pemberitaan mengenai isu-isu SARA harus mempertimbangkan secara seksama dan bijaksana dampaknya bagi keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa seperti yang termaktub dalam Kode Etik Jurnalistik.

Isu-isu SARA, menurut Parni Hadi, tetap dapat disiarkan, tapi hendaknya bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bertikai, menuju penyelesaian konflik. Ini menyangkut pilihan narasumber, judul, angle, pemilihan kata-kata (diksi), pemuatan foto, penempatan di halaman/waktu tayang dan panjang pendek tulisan/durasi tayang.

Parni Hadi beralasan mengapa isu-isu SARA tetap perlu disiarkan. Menurutnya, agar pemerintah dan masyarakat luas tahu dan mengambil sikap antisipatif atau berjaga-jaga, waspada, mencegah agar peristiwa itu jangan sampai terulang kembali.

Soal larangan pers menyiarkan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum, kata Parni Hadi, Presiden Soeharto punya landasan kuat, yakni UU tentang Pers, mulai dari UU No. 11 Tahun 1966, yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 12 Desember 1966, yang disempurnakan menjadi UU No. 4 Tahun 1967 yang ditandatangani Pj (Pejabat) Presiden Soeharto tanggal 6 Mei 1967 dan kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 21 Tahun 1982 yang ditandatangani Presiden Soeharto tanggal 20 September 1982.

Semua dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menpen (Menteri Penerangan), Instruksi Menpen dan ketentuan lainnya oleh pejabat di bawahnya. “Pokoknya rapi. Pak Harto terkenal taat pada aturan,” tandas Parni Hadi. ***

Penulis: Makmun Hidayat, diolah dari buku Jurnalisme Profetik, Mengemban Tugas Kenabian, cetakan ketiga (2015), karya Parni Hadi. Halaman 42-49.

Lihat juga...