Kota Bekasi tak Akan Terapkan PSBB Total

Editor: Koko Triarko

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, ditemui usai giat Baksos Relawan Samatri di wilayah Jatiraden, Bekasi, Minggu (13/9/2020). –Foto: M Amin

BEKASI –  Pemerintah Kota Bekasi memastikan sudah mengambil sikap untuk tidak melakukan PSBB total dalam tatanan dunia baru. 

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan wilayah setempat tetap menggunakan tatanan hidup baru atau new normal. Hal tersebut seiring rencana Jakarta yang akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total pada Senin (14/9/2020).

“Saya dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menetapkan Kota Bekasi masih PSBB, tapi tetap dilakukan lebih pada edukasi pengetatan terkait protokol kesehatan,” ungkap Tri Adhianto, ditemui usai giat Baksos Relawan Samatri di wilayah Jatiraden, Minggu (13/9/2020).

Dikatakan, penerapan penekanan Covid-19 antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi sampai saat ini masih sama. Kecuali DKI Jakarta jadi menerapkan PSBB total sama persis di awal seperti Mall ditutup, rumah ibadah ditutup, maka Kota Bekasi pasti beda.

“Pastinya Kota Bekasi tetap bisa beribadah asal jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker, sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.

Mas Tri juga menegaskan, bahwa tidak menerapkan sanksi bagi warganya yang tidak menggunakan masker. Hal tersebut menimbang kondisi ekonomi tidak stabil. Begitu pun tempat hiburan tetap dibuka. Belum ada penutupan, tapi harus dengan protokol kesehatan.

Pemerintah melalui forkopimda terus bersosialisasi dengan memberi masker atau gebrak masker dibagikan kepada warga di  pusat kegiatan dan keramaian seperti pasar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kemarin melalui keterangan resminya terkait rencana Jakarta yang akan kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengatakan bahwa Bodebek pun akan menyesuaikan dengan kebijakan ibu kota.

Meski begitu, Kang Emil menegaskan Bodebek bukan berarti akan melakukan PSBB ketat. Jabar pun akan menunggu keputusan akhir Jakarta soal PSBB, dan melakukan koordinasi bersama kepala daerah di Bodebek sebagai hal utama yang harus dilakukan sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Apa pun yang diputuskan oleh DKI Jakarta, Jawa Barat di zona Bodebek ini akan menyesuaikan. Tapi definisi menyesuaikan itu bukan berarti jawabannya pengetatan PSBB juga, karena di Jawa Barat selama ini sudah melakukan yang namanya Pembatasan Sosial Berskala Mikro, dan itu efektif,” kata Kang Emil.

“Jadi, kami menunggu saja finalisasi keputusan di Jakarta. Lalu, saya akan menyesuaikan dengan cepat dan akan dirapatkan dengan wali kota/bupati Bodebek. Kita memang harus koordinasi betul-betul, jangan sampai melakukan kebijakan baru kita berkoordinasi,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 tersebut menegaskan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Jabar dinilai efektif dalam menekan angka penyebaran kasus Covid-19.

Salah satu contohnya adalah penanganan kluster institusi pendidikan kenegaraan di Kota Bandung pada Juli lalu, lewat PSBM di kelurahan setempat.

Lihat juga...