KPU Semarang: Pilwakot Terapkan Prokes Jumlah Massa Dibatasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Henry Casandra Gultom menandaskan, pihaknya membatasi jumlah massa yang ikut serta dalam proses pendaftaran Pemilihan Wali dan Wakil Walikota (Pilwakot) 2020, yang  digelar pada 4-6 September 2020 mendatang.

Pembatasan tersebut, dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, dengan menjaga jarak dan tidak melibatkan kerumunan massa saat melakukan proses pendaftaran.

“Jumlahnya akan kita batasi, hanya partai pengusung yang diperbolehkan masuk ke ruang pleno dengan memperhatikan kapasitas ruangan. Mereka yang akan masuk ruangan, juga akan mengikuti standar protokol kesehatan, termasuk wajib memakai masker hingga pengecekan suhu badan,” paparnya, saat ditemui di Semarang, Rabu (2/9/2020).

Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang dan pihak kepolisian, untuk memastikan proses pendaftaran berjalan aman, termasuk dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya harap, aturan ini bisa dipahami dan ditaati bersama. Saya yakin, para pengurus partai politik akan memahami situasi saat ini dan dapat mematuhi protokol kesehatan yang nantinya diterapkan saat pendaftaran,” tambahnya.

Hendry juga menjelaskan, proses pendaftaran bakal paslon Pilwakot Kota Semarang 2020, juga tidak akan dilakukan di kantor KPU Kota Semarang, namun dipindahkan ke salah satu hotel di wilayah tersebut.

“Pertimbangannya dari segi kapasitas ruangan di KPU Kota Semarang, yang tidak mencukupi. Jadi kita putuskan untuk dipindahkan ke hotel, dengan kapasitas ruangan yang lebih besar. Namun meski demikian, sekali lagi, kita tetap akan menerapkan protokol kesehatan. Termasuk pembatasan kapasitas,” tandasnya.

Di lain pihak, dirinya juga meminta agar segala persyaratan pendaftaran bisa dilengkapi oleh bakal paslon, sehingga proses pendaftaran bisa lancar tanpa harus ada perbaikan.

“Syarat administrasi pencalonan bisa dilihat di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3/2017 tentang pencalonan. Antara lain, adanya bukti dukungan dari partai politik, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan tidak pailit, bebas utang piutang, dan lain-lainnya. Selain itu, bakal paslon juga harus melampirkan hasil swab terbaru,” terangnya.

Tahapan selanjutnya, setelah pendaftaran, dilakukan pemeriksaan kesehatan dari paslon. “Kita sudah bekerjasama dengan RSUP dr Kariadi Semarang, dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai, kemudian pada tanggal 23 September 2020 dilakukan penetapan calon, 24 September 2020 tahapan pengundian nomor urut, dan pada tanggal 26 September 2020 sudah dimulai masa kampanye,” pungkas Henry.

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, Muhammad Amin, menandaskan Pilwakot Semarang masuk dalam tiga dimensi rawan tinggi, untuk konteks politik, pandemi, dan sosial.

Bahkan, indeks kerawanan berkaitan dengan Covid-19 di Kota Semarang, berada di urutan pertama di antara 21 kabupaten/kota di Jateng, yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

“Untuk itu, kita akan perketat pengawasan, agar tahapan pencalonan yang rencananya dimulai tanggal 4-6 September, tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19,” jelasnya.

Karena itu, senada dengan KPU Kota Semarang, pihaknya juga meminta kepada seluruh pihak termasuk massa pendukung, pengurus partai hingga bakal paslon, untuk dapat menerapkan protokol kesehatan.

“Kita juga telah berkoordinasi dengan KPU Kota Semarang, untuk penerapan protokol kesehatan dan pembatasan pendukung dalam pendaftaran bakal paslon nanti. Kita harapkan, jalannya pesta demokrasi ini, jangan sampai menimbulkan klaster baru,” pungkasnya.

Lihat juga...