Legislator: Pengembangan Lumbung Pangan Harus Terpadu dengan IKN

JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai pengembangan lumbung pangan atau food estate harus terpadu dengan rencana ibukota baru negara atau IKN.

“Pengembangan food estate ini harus satu keterpaduan dengan pengembangan ibukota negara atau IKN,” ujar Rifqi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Dia juga mengatakan akses konektivitas lumbung pangan tersebut penting untuk dipertimbangkan agar hasil-hasil pangan dari food estate dapat didistribusikan dengan lancar.

Food estate ini saya mohon tidak hanya berfokus pada soal bagaimana kita mengembangkan wilayah setempat sebagai lumbung ketahanan nasional, tapi juga perlu dipikirkan bagaimana konektivitas dari wilayah-wilayah tersebut agar bagaimana hasil-hasil pangan yang dihasilkan bisa dibawa dengan cukup mudah dan baik,” katanya.

Legislator tersebut juga menyarankan kepada Kementerian PUPR agar memikirkan secara jangka panjang dalam konteks pengembangan kawasan-kawasan industri di Kalimantan.

“Begitu pula dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih di Kotabaru, Kalimantan Selatan merupakan salah satu penyangga kawasan IKN dalam konteks pengembangan kawasan-kawasan industri ke depannya,” ujar Rifqi.

Menurut dia, Kementerian PUPR dalam hal ini Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) harus berpikir tidak hanya dalam konteks infrastruktur, melainkan juga dalam konteks sistem pendukung pengembangan infrastruktur.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur dasar dalam proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah akan dimulai pada Oktober 2020.

Menteri Basuki menambahkan jika ada pengusaha besar ingin ikut berpartisipasi dalam proyek tersebut, maka harus bekerja sama dengan pengusaha daerah dengan sistem KSO. (Ant)

Lihat juga...