Masih Ada PR dalam Pengaplikasian Iradiasi di Industri Pangan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

JAKARTA — Walaupun implementasi pangan iradiasi sudah banyak diaplikasikan di berbagai negara, tapi di Indonesia sendiri masih menyisakan beberapa kendala yang membutuhkan komunikasi intens antara peneliti, pelaku usaha, masyarakat sebagai konsumen dan pemerintah sebagai regulator.

Spesialis Teknologi Pangan dan Pangan Iradiasi Prof. Dr. Ir. Zubaidah Irawati saat seminar daring PAIR BATAN, Rabu (9/9/2020) – Foto Ranny Supusepa

Spesialis Teknologi Pangan dan Pangan Iradiasi Prof. Dr. Ir. Zubaidah Irawati menyatakan iradiasi pangan sebenarnya sudah merupakan aplikasi yang sudah lama diimplementasikan. Tapi, dalam beberapa waktu belakangan baru mulai dibicarakan.

“Teknologi iradiasi ini memiliki prospek yang sangat bagus dalam pengembangan pangan. Dimana tujuannya adalah untuk menjaga mutu dan kualitas produk paska panen selama masa transportasi, distribusi dan penyimpanan. Tapi dalam pengaplikasiannya masih ada beberapa hal yang harus ditemukan solusinya,” kata Zubaidah saat seminar daring PAIR BATAN, Rabu (9/9/2020).

Ia menyebutkan bahwa faktor penting dalam pengaplikasiannya adalah proses iradiasi itu sendiri, kemasan yang digunakan, proses distribusi dan tempat penyimpanan.

“Kemasan ini penting karena tanpa kemasan yang tepat, produk yang sudah diiradiasi akan berpotensi terpapar oleh mikroba, bakteri maupun parasit. Begitu pula halnya, tempat penyimpanan, terutama bagi produk yang dibekukan. Ini tentunya butuh dipahami oleh pelaku industri pangan, bahwa iradiasi bukan berarti menggantikan GMP (Good Manufacturing Process),” ujarnya.

Keunggulan dari penggunaan iradiasi ini, ungkapnya, adalah tidak adanya residu, daya tembus sangat tinggi sehingga kualitas sterilitas terjamin. suhu produk stabil sehingga kesegaran terjaga serta produk dapat langsung digunakan dan aman dikonsumsi.

“Teknologi ini memungkinkan untuk menjaga mutu dan kualitas pangan, baik yang berjenis basah seperti ikan, atau yang kering seperti serelia atau pangan steril hanya dengan menentukan dosis yang digunakan dalam proses iradiasi,” ucapnya.

Salah satu pemanfaatan pangan iradiasi adalah untuk menyediakan pangan siap saji bagi korban bencana.

“Dengan menggunakan teknologi iradiasi dan bekerja dengan lembaga yang terlibat langsung di area bencana, maka pangan iradiasi yang memiliki masa simpan panjang ini mampu hadir di remote area. Contohnya, saat bencana alam di Padang 2009, pangan iradiasi mampu hadir untuk memberikan asupan nutrisi bervariasi dengan cara yang mudah,” kata wanita purna bakti BATAN ini.

Atau saat bekerja sama dengan ACT untuk menyalurkan pangan iradiasi bagi korban gempa bumi di Nepal pada 2015.

“Implementasi teknologi iradiasi pangan ini sudah dilakukan oleh lebih 60 negara di dunia. Untuk menjadikan teknologi ini sebagai alternatif ketahanan pangan dan peningkatan nilai ekonomi, diperlukan komersialisasi yang lebih luas, sehingga biaya yang dikeluarkan akan bisa berkurang,” ujarnya.

Zubaidah menyatakan, biaya iradiasi pangan olahan pada dosis sedang adalah 0.08 Dollar Amerika per 100 gram produk. Untuk pangan olahan siap saji pada dosis tinggi, adalah 0.43 Dollar Amerika per 100 gram produk.

“Kalau dulu masyarakat, dalam hal ini pelaku UMKM memang masih ragu pada keamanan. Tapi kalau sekarang, mereka sudah teredukasi bahwa produknya aman hanya yang menjadi keberatan adalah harga iradiasi ini masih mahal karena fasilitas iradiator di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan kebutuhan yang ada,” tandasnya.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman menyatakan hadirnya pangan iradiasi menghasilkan potensi sekaligus tantangan di dunia industri pangan.

“Sejauh ini nilai tambah di industri pangan masih terpusat di Pulau Jawa. Sehingga dibutuhkan pemetaan kebutuhan fasilitas iradiasi dari para industri pengguna yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Adhi dalam kesempatan yang sama.

Ia menyatakan dengan memperhitungkan naik turunnya bisnis industri pangan, hingga Juni 2020, industri pangan masih tercatat sebagai nomor lima terbesar dengan nilai Rp29,6 triliun atau setara dengan 7,4 persen dari keseluruhan bisnis industri di Indonesia.

“Dalam sektor ekspor impor, industri pangan juga berkontribusi cukup besar yaitu mencatatkan 79,5 persen dari keseluruhan ekspor nasional. Tercatat hingga Juni 2020, ekspor pangan olahan masih sekitar 3,6 juta Dollar Amerika yang masih dihitung sebagai hal positif dalam pandemi seperti sekarang,” ujarnya.

Pada masa pandemi saat ini, lanjutnya, keberadaan teknologi iradiasi yang bisa menjamin masa penyimpanan yang lebih lama dengan tetap mempertahankan mutu dan kualitas akan mengatasi permasalahan supply chain yang timbul akibat pemberlakukan pembatasan sosial dan juga perubahan pola hidup masyarakat.

“New Normal merupakan pilihan yang pasti harus dijalankan. Sehingga penggunaan teknologi iradiasi akan sangat banyak membantu dalam produk pangan olahan,” ujarnya lebih lanjut.

Tapi ia menekankan, para pelaku usaha harus memahami bahwa iradiasi bukanlah suatu cara untuk menggantikan mekanisme penyediaan makanan yang sesuai aturan yang sudah ada.

“Makanan yang mendapat perlakuan iradiasi tetap harus melewati proses penyediaan makanan yang baik. Karena tetap dapat terkontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit setelah proses iradiasi jika tidak memenuhi ketentuan dasar keamanan pangan,” kata Adhi tegas.

Keuntungan bagi pelaku usaha industri pangan, lanjutnya, adalah proses iradiasi dapat dilakukan setelah makanan dikemas pada proses kemasan akhir dan waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat.

“Nilai pangan iradiasi pada tahun 2017 mencapai 199.98 juta Dollar Amerika, yang menunjukkan tingkat permintaannya yang tinggi. Artinya potensi untuk pasar komoditas ini sangat besar,” ucapnya.

Dalam upaya terlibat dalam pasar komoditas pangan iradiasi ini, ia menyatakan Indonesia masih memiliki tantangan yang harus diselesaikan.

“Yang pertama adalah persepsi konsumen terhadap pangan iradiasi ini, ketersediaan fasilitas dan logistik yang masih sangat minim di Indonesia serta yang terakhir adalah masalah regulasi terutama terkait proses pengolahan, kemasan dan pelabelan yang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih lanjut,” ujar Adhi.

Ia menyatakan, sebagai pelaku industri pangan, ia mengharapkan adanya fasilitas iradiasi dalam satu cluster industri sehingga akan menjadi cost-efficient, tidak perlu mencantumkan tanggal iradiasi dalam setiap kemasan dan disusunnya GIP (Good Irradiation Practices) yang memungkinkan tidak perlu ditulis per batch dalam label karena kode produksi sudah bisa menjadi faktor traceability.

“Usulan ini adalah untuk memungkinkan sebagai solusi dalam menciptakan produk yang memiliki harga yang berdaya saing di market pasar pangan iradiasi,” pungkasnya.

Lihat juga...