Masyarakat tak Disiplin, Sumbar Siapkan Ranperda Prokes Covid-19

Editor: Koko Triarko

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai adaptasi dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerahnya.

Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, menjelaskan digagasnya Ranperda karena melihat meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Sumatra Barat, sementara masyarakat bisa dikatakan tidak sepenuhnya disiplin dengan protokol kesehatan.

“Ranperda merupakan payung hukum untuk penegakan disiplin protokol kesehatan,” katanya, Jumat (4/9/2020).

Ia mengatakan, dengan disahkan Ranperda itu nantinya diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap disiplin protokol kesehatan, agar aman beraktivitas.

Ada pun sanksi bagi yang melanggar aturan, yakni membayar denda dan kurungan penjara. Irwan mengakui, bahwa kebijakan tersebut dilakukan tindakan persuasif terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Tujuan kita agar masyarakat taat dan disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19. Soal sanksi adalah upaya untuk menimbulkan efek jera bagi yang mengabaikan,” tegas dia.

Irwan menyebutkan, dalam rangka pelaksanaan tatanan kehidupan baru di Sumbar yang harus dilakukan adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dari semua kalangan, baik ASN, Polri, TNI, tenaga kesehatan dan semuanya tanpa kecuali.

Menurutnya, dalam merumuskan penanganan Covid-19 di Sumatra Barat ini ada tiga aspek yang menjadi acuan, yakni analisa epitemologi, sistem kesehatan, dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Dari hasil analisa epistemologi kasus konfirmasi Covid-19 di Sumatra Barat, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam 10 hari terakhir. Hal ini bisa saja berubah, tergantung masyarakat disiplin dalam protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan.

Selanjutnya, dari sistem kesehatan di Sumatra Barat dalam upaya penanganan Covid-19, dilihat dari aspek sarana dan prasarana untuk menampung pasien Covid-19 sangat memadai.

Kemudian, dari sisi pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah provinsi telah menyiapkan rumah sakit rujukan. Dan, terkait sarana dan prasarana secara umum ketersedian APD pun sudah memadai. Untuk testing, tracing, treatment dan isolasi juga memadai.

“Kita sudah menyiapkan hingga Desember sampai kondisi maksimal, dan untuk laboratorium pun kita mampu melakukan testing, tracing, treatment dan isolasi,” tegas gubernur.

Untuk itu, dengan hadirnya Perda yang didukung oleh DPRD nantinya bisa meningkatkan kedisiplinan pada protokol kesehatan.

“Kalau kembali ke PSBB tidak memungkinkan, karena pusat tidak mengizinkan,” sebut Irwan.

Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatra Barat, Hidayat, mengatakan sejak pertama kali diumumkan, sekira awal Maret 2020, hingga kemarin kasus terkonfirmasi positif meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai pembatasan sosial sampai tatanan normal baru, tetapi penyebaran justru tinggi dari hari ke hari. Sementara, belum satu pun obat dan vaksin ditemukan, bahkan semua negara berlomba-lomba menemukannya.

Saat ini, yang dinilai sebagai satu langkah memutus mata rantai adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

“Tingkat disiplin masyarakat masih sangat rendah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Baik melalui sosialisasi anjuran dan imbauan,” katanya.

Pemda telah menyampaikan ke DPRD, Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru untuk segera direalisasikan pelaksanaan. Meski Ranperda ini tetap bisa dilaksanakan, karena kondisi darurat dan adanya urgensi atas kesepakatan DPRD dan Pemprov Sumbar.

Sebelum Ranperda dilanjutkan pembahasannya, maka terlebih dahulu dilakukan kajian. “Dari hasil kajian yang dilakukan bersama OPD terkait, DPRD dapat memahami alasan, maksud dan tujuan pengajuan Ranperda,” imbuh Hidayat.

DPRD mendukung pembentukan Ranperda dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama dan menciptakan efek jera bagi yang mengabaikannya. Bapemperda mengusulkan mekanisme dan tahapan dipersingkat, namun tidak mengurangi substansi dan pembentukan produk hukum daerah.

Lihat juga...