Memahami Makna Klaster dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus paparan COVID 19, Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan munculnya klaster baru adalah akibat tidak patuhnya masyarakat atau komunitas lingkungan tertentu pada protokol kesehatan.

Tercatat, sudah banyak klaster yang disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19 melalui juru bicaranya. Hanya yang menjadi pertanyaan, apakah masyarakat memahami apa itu klaster? Atau setiap orang berkumpul dan terindikasi gejala akan menjadi klaster? Apa makna dari pernyataan jumlah klaster oleh juru bicara satgas?

Epidemiolog Masdalina Pane, saat dihubungi, Sabtu (26/9/2020). -Foto Ranny Supusepa

Epidemiolog Masdalina Pane menyebutkan klaster merupakan suatu pondasi dasar dalam memahami penanganan wabah atau pandemi.

“Klaster dalam penanganan pandemi COVID-19 merupakan ilmu fundamental. Suatu pondasi utama yang wajib dan harus di pahami dengan sempurna,” kata Masdalina saat dihubungi, Sabtu (26/9/2020).

Ketidakpahaman akan makna klaster, tegasnya, akan sangat mempengaruhi proses penanganan pandemi pada suatu wilayah.

“Dalam klaster akan terdiri dari ‘kasus’ dalam satuan orang, tempat dan waktu berdasarkan jenis penyakit. Tempat dan wilayah merupakan satuan wilayah dan waktu di mana anggota klaster berinteraksi dalam waktu yang cukup adequate untuk terjadinya penularan dan terutama menimbulkan bukti penularan sesuai masa inkubasi penyakitnya,” urainya.

Penentuan klaster ini, lanjutnya, akan berkaitan dengan kebijakan intervensi dan alasan hukum mengarah kepada pembuktian sumber penularan.

“Jadi perlu dipahami, bahwa pada klaster harus dipenuhi aspek waktu dan tempat terjadinya penularan harus cukup adequate. Bukan sekadar kasus konfirmasi pada suatu lokasi yang ditemukan kasus positif,” ujarnya lebih lanjut.

Contohnya, kalau kasus konfirmasi di tranportasi publik menjadikannya sebagai klaster transportasi publik, itu sama saja dengan pernyataan ‘100 persen kasus COVID-19 makan nasi maka ada klaster nasi dalam COVID-19’.

“Harus dibuktikan, pada klaster itu memang merupakan sumber penularan yang sama. Untuk selanjutnya akan dilakukan intervensi bahkan sampai pada gugatan hukum jika memang sarana transportasi publik merupakan sumber penularan,” ujarnya.

Jadi, tegasnya, bukan berdasarkan pada beberapa orang kasus konfirmasi yang kebetulan ditanya dengan kuesioner lalu menyatakan pernah naik kendaraan umum atau pernah menghadiri pesta perkawinan.

“Harus dapat dibuktikan bahwa eksposure mendahului outcome,” tandasnya.

Isolasi dan karatina, akan menjadi tahapan setelah penentuan klaster, sesuai dengan strategi pengendalian yang dikeluarkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan.

“Jika penularan sudah bisa diarahkan pada klaster bukan lagi komunitas, itu artinya sudah ada perkembangan positif pengendalian pandemi COVID-19,” kata Lina.

Berbeda apabila suatu kasus tidak memiliki klaster atau tidak diketahui sumber penularannya dan link kasusnya, artinya penularan komunitas telah terjadi dengan keluasan tak terhingga, sehingga sulit bagi para epidemiolog untuk melakukan containment.

“Untuk apa pernyataan tentang klaster itu disampaikan masyarakat, saya juga tidak mengerti. Apakah untuk kebijakan pelarangan, misalnya menutup transportasi publik atau hanya sekadar public awareness tanpa adanya kebijakan. Kalau begitu, wajar saja kan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan perkembangan berarti, karena kebijakan kita hanya wacana,” pungkasnya.

Lihat juga...