MK Ajukan Dana Penanganan Perselisihan Pilkada Serentak 2020 Sebesar Rp61 Miliar

Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020 – Foto Ant

JAKARTA – Komisi III DPR RI akhirnya menyepakati usulan tambahan anggaran untuk Mahkamah Konstitusi (MK) di pos penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebesar Rp 61 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Guntur Hamzah mengungkapkan, pengajuan tambahan anggaran tersebut diajukan MK untuk Tahun Anggaran 2021. Pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 digelar 9 Desember 2020, dan anggaran untuk itu kegiatan tersebut belum dibutuhkan. “Anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebesar Rp61.243.350.000,” ujar Guntur, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Anggaran tersebut, belum tersedia jika mengacu pada pagu anggaran MK TA 2021, yang ditetapkan dalam surat bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020, akan dilangsungkan pada Januari hingga Maret 2021.

Selain menerima anggaran untuk penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada, Komisi III DPR RI juga menerima usulan tambahan anggaran Rp2,5 miliar yang diajukan MK, untuk dana dukungan Pilkada. “Ini juga untuk penanganan perkara,” kata Guntur.

MK juga mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Hukum Acara, bagi partai politik dan para penyelenggara, sebelum pelaksanaan Pilkada. Kemudian anggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai pemahaman hak konstitusional warga negara, yang anggarannya mencapai Rp22.645.800.000.

MK juga meminta tambahan anggaran untuk penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya sebesar Rp92 miliar. Seluruh total pengajuan tambahan anggaran MK untuk tahun anggaran 2021 yang diterima Komisi III DPR RI dalam rapat kerja tersebut mencapai Rp248,7 miliar. Tambahan anggaran tersebut terbagi atas program penanganan perkara konstitusi yang jumlahnya Rp182.275.310.000 dan program dukungan manajemen sebesar Rp66.443.330.000.

Adapun program dukungan manajemen, adalah untuk anggaran pembiayaan enam poin pengadaan barang dan jasa, revitalisasi data center, pengadaan data recovery center, pengadaan perlengkapan ruang sidang, pengadaan lift orang dan barang, rehabilitasi ruang server atau peladen back up data, serta penyelenggaraan internship dan recharging program di Mahkamah Konstitusi. (Ant)

Lihat juga...