MUI Tolak Program Dai Bersertifikasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Pusat menolak program dai atau mubalig bersertifikasi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) karena berpotensi disalahgunakan sebagai alat pengontrol kehidupan beragama.

Wakil Ketua Umum MUI, KH. Muhyiddin Junaidi, mengatakan, program dai atau mubalig bersertifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) dan pejabat Kemenag telah menimbulkan kegaduhan, kesalahpahaman dan kekhawatiran akan adanya intervensi pemerintah pada aspek keagamaan.

Dimana dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat untuk mengontrol kehidupan keagamaan.

“Maka dari itu, MUI menolak rencana program dai bersertifikasi tersebut. Karena dalam pelaksanaan dapat menyudutkan umat Islam dan berpotensi dijadikan alat pengontrol kehidupan keagamaan,” kata Muhyiddin dalam rilis yang diterima Cendana News, Selasa (8/9/2020) sore.

MUI, menurutnya, dapat memahami pentingnya program peningkatam kompetensi dai atau mubalig sebagai upaya untuk meningkatkan wawasan mereka terhadap materi dakwah tablig.

Terutama materi keagamaan kontemporer, seperti ekonomi syariah, bahan produk halal, wawasan kebangsaan dan sebagainya.

Namun program tersebut tentu kata dia, harus diserahkan sepenuhnya kepada ormas atau kelembagaan Islam termasuk MUI dan pihak yang memiliki otoritas untuk itu.

Muhyiddin juga menegaskan, MUI mengimbau kepada semua pihak agar tidak mudah mengaitkan masalah radikalisme dengan ulama, dai, mubalig, hafiz serta tampilan fisik (performance) mereka.

“Termasuk yang lantang menyuarakan amar makruf nabi munkar bagi kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tukasnya.

Lihat juga...