Naiknya Anggaran TKDD 2021 Diharap Percepat Pemulihan Ekonomi

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan paparan dalam jumpa pers virtual mengenai Postur APBN 2021, pada Selasa (29/9/2020). – Foto: Amar Faizal Haidar

JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun depan sebesar 4,1 persen, menjadi Rp795,5 triliun. Kenaikan tersebut telah tertuang dalam Rancangan Undang-undang APBN 2021 yang baru saja disahkan menjadi UU APBN melalui Sidang Paripurna DPR.

“Meski kita sadar APBN dari sisi penerimaan sedang mengalami pukulan akibat pandemi, namun kami tetap memberikan porsi besar bagi TKDD, dengan harapan daerah dapat bergerak cepat juga dalam memulihkan ekonomi,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Menkeu mendorong TKDD dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi, sejalan dengan program prioritas nasional, antara lain melalui  pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, sentra pertumbuhan ekonomi serta dukungan insentif untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.

“Kita pun mendorong sinergi anggaran TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan SDM (terutama sektor pendidikan dan kesehatan). Kemudian juga belanja infrastruktur daerah melalui creative financing, untuk mendukung pencapaian target RPJMN. Redesain pengelolaan TKDD dengan mengedepankan penganggaran dan pelaksanaan berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Serta meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dan penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS),” papar Menkeu.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, menambahkan khusus untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan komponen TKDD, pagunya bersifat dinamis mengikuti Posisis Devisa Neto (PDN) yang ditetapkan pemerintah, penyaluran secara asimetris berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian output layanan, serta diarahkan untuk penguatan SDM, perlindungan sosial, dan ekonomi masyarakat daerah dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Total alokasi DAU itu sebesar Rp390,29 triliun. DAU Tambahan diintegrasikan dalam pagu DAU Tahun Anggaran 2021,” ujar Prima.

Selanjutnya, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Prima mengaskan, pokok kebijakannya antara lain refocusing dan simplifikasi bidang/kegiatan DAK Fisik untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan gap layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas, peningkatan sinergi dengan belanja K/L dan sumber dana lainnya, serta peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik.

“DAK Fisik ini totalnya Rp65,25 triliun, mencakup 5 bidang DAK Fisik reguler dan 11 bidang DAK Fisik penugasan,” tutur Prima.

Kemudian DAK Nonfisik, sambung Prima, diarahkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pada sektor yang mendukung penyerapan tenaga kerja dan investasi, peningkatan pemerataan kemampuan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencegahan dan penanganan krisis kesehatan, meningkatkan pengelolaan DAK Nonfisik, antara lain melalui perencanaan dan penganggaran berbasis output dan outcome.

“DAK Non Fisik ini alokasinya sebesar Rp131,18 triliun. Kami juga memperluas dukungan pendanaan pada sektor strategis melalui penambahan DAK Nonfisik jenis baru, yaitu dana fasilitasi penanaman modal, dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak, serta dana ketahanan pangan dan pertanian,” jelas Prima.

Terakhir, untuk Dana Desa, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp72 triliun, dengan arah kebijakan, di antaranya; Reformulasi pengalokasian dan penyaluran Dana Desa melalui penyesuaian porsi dan metode perhitungan serta penguatan kinerja; Mendukung pemulihan perekonomian desa melalui program padat karya tunai, jaring pengaman sosial, pemberdayaan UMKM, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa; dan Mendukung pengembangan sektor prioritas antara lain melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, program ketahanan pangan dan ketahanan hewani, pengembangan pariwisata, peningkatan infrastruktur dan konektivitas, serta program kesehatan nasional.

“Sekali lagi, sebagaimana yang sudah disampaikan Ibu Menteri, kami berharap TKDD dapat ikut serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kita harus bersinergi dengan baik dan efektif,” pungkas Prima.

Lihat juga...