Ngluruk Tanpo Bolo 1 Oktober 1965 (Bagian 1)

OLEH: NOOR JOHAN NUH

“Pasukan Pak Harto tanggal 1 Oktober 1965 hanya satu peleton pengawal markas, namun berhasil menumpas kudeta Gerakan 30 September yang berkekuatan satu divisi.”

Markas Kostrad

Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto sudah berada di markas  sejak pukul 06.30. Sebelumnya, pukul 05.30, di kediaman Jalan H Agus Salim, Menteng, Mayor Jenderal Soeharto mendapat berita dari Sekretaris RT Mashuri, menyusul dari tetangga yaitu Hamid Bruno dan Broto Kusmardjo, mereka memberi tahu bahwa pagi itu mendengar suara tembakan, dan telah terjadi penculikan di rumah Jenderal Nasution, Jenderal Prapto, Jenderal Haryono, yang kesemuanya berdiam di daerah Menteng.

Siaran warta berita RRI yang biasanya pukul 07.00, sudah lebih dari dua puluh menit masih belum juga mengudara. Lewat setengah jam dari biasanya, RRI mengumumkan telah terjadi satu tindakan dari yang menamakan dirinya Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Dikatakan bahwa gerakan ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Disebutkan juga bahwa gerakan ini adalah gerakan internal Angkatan Darat.

Jika sekarang ada yang mengatakan bahwa Gerakan 30 September adalah masalah internal Angkatan Darat seperti ditulis dalam Cornell Paper, sejak awal  pendapat itu sudah gugur karena sejak diumumkan Gerakan 30 September dibantu angkatan lain. Wakil Ketua Gerakan 30 September melibatkan dari tiga angkatan lainnya. Ditambah dengan Perintah Harian Panglima Angkatan Udara Laksamana Madya Omar Dhani yakni mendukung Gerakan 30 September yang diumumkan melalui radio pada pukul 09.00. Karena dukungan ini berakibat Omar Dhani diputuskan bersalah dan dihukum oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

Disebutkan dalam pengumuman Gerakan 30 September pagi itu, sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting serta obyek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September.

Selanjutnya akan dibentuk Dewan Revolusi Pusat, Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, Dewan Revolusi Desa. Anggota dewan revolusi adalah militer dan sipil yang mendukung Gerakan 30 September.

Dari pernyataan ini sudah terbuka kedok Gerakan 30 September yang beralasan menangkap Dewan Jenderal karena akan melakukan kudeta adalah fitnah. Sebaliknya, Gerakan 30 September malah membentuk Dewan Revolusi dari pusat hingga desa, terang benderang ini adalah kudeta yang sesungguhnya.

Pengumuman pertama ini ditutup dengan pernyataan Letkol Untung yang mengatakan  “dekrit” pertama tentang Dewan Revolusi Indonesia yang kemudian disusul oleh dekrit-dekrit yang lain.

Diadakan rapat staf pertama di markas Kostrad dihadiri Kepala Staf Brigadir Jenderal Achmad Wiranatakusuma, Asisten Intelijen Kolonel Yoga Sugama, Asisten Operasi Kolonel Wahono, Asisten Teritorial Kolonel Sru Hardojo, Asisten Logistik Kolonel Djoko Basuki. Panglima Kostrad membuka rapat dengan menjelaskan apa yang terjadi hari itu.

Untung Binaan Tokoh PKI Alimin

Dalam biografi Pak Harto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, oleh Ramadhan KH dan G Dwipayana —pada waktu Pak Harto menjadi Komandan Resimen XIV, Untung Komandan Peleton pada Batalyon 444— ditulis; “Saya banyak mengenal Untung sejak lama. Dan Untung sendiri sejak 1945 merupakan anak didik tokoh PKI Alimin.”

Menanggapi penjelasan Letkol Untung yang disiarkan melalui RRI pagi itu, Mayor Jenderal Soeharto mengatakan pada rapat staf seperti diungkap dalam biografinya; “Dewan Jenderal itu tidak ada. Apa lagi Dewan Jenderal yang akan melakukan kegiatan politik, melakukan kup terhadap negara dan bangsa. Yang ada adalah Wanjakti, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, di mana saya sendiri menjadi anggotanya.

Wanjakti sendiri tidak pernah membicarakan masalah politik. Hanya membahas kenaikan pangkat dan jabatan dari kolonel ke brigadir jenderal. Dan dari brigadir jenderal ke mayor jenderal.

Jadi yang dikatakan Untung itu sama sekali tidak benar. Ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang dikatakan Dewan Jenderal saja, melainkan lebih jauh, mereka mengadakan gerakan kup untuk merebut kekuasaan negara secara paksa. Dan pasti didalangi PKI.

Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya sekedar mencari keadilan karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan sebagian dibunuh, akan tetapi sebagai prajurit Sapta Marga kita merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini, karena yang terancam adalah negara dan Pancasila.

Saya memutuskan untuk melawan mereka. Kalau kita tidak melawan atau menghadapi mereka, toh kita akan mati konyol. Lebih baik mati membela negara dan Pancasila daripada mati konyol. Dengan ridho Tuhan, Insya Allah kita akan diberi jalan untuk menumpas gerakan pemberontakan yang dipimpin Untung itu.”

Seluruh staf yang ikut rapat mendukung pendapat dan kehendak Mayor Jenderal Soeharto untuk melawan kudeta Gerakan 30 September. Asisten Intelijen Kostrad, Kolonel Yoga Sugama mendukung pendapat Panglima, bahwa yang di belakang Untung adalah PKI.

Untuk melawan Gerakan 30 September, jangan bayangkan kekuatan pasukan Kostrad pada waktu itu dengan kekuatan Kostrad sekarang yang memiliki pasukan combat ready sebanyak dua divisi. Kostrad waktu itu tidak memiliki pasukan sama sekali yang langsung di bawah komando Panglima Kostrad. Pasukan yang ada pada waktu itu hanya satu Peleton Pengawal Markas.

Maka yang dilakukan pertama kali oleh Panglima Kostrad adalah melemahkan kekuatan pasukan lawan. Dua batalyon pasukan Gerakan 30 September yaitu Batalyon 454 dan Batalyon 530 yang berada di sekitar lapangan Monas harus dinetralisir. Untuk itu ditugaskan Brigjen Sabirin Mochtar, mantan Komandan Batalyon 530, dan Letkol Ali Murtopo mantan Komandan Batalyon 454, mereka berdua diperintahkan untuk menghubungi kedua Komandan Batalyon yang berada di sekitar Monas itu untuk menghadap ke Kostrad.

Menjinakkan Pasukan Pemberontak

Ternyata kedua Komandan Batalyon tidak berada di tempat — kemudian diketahui bahwa kedua komandan itu  berada di Senko I gedung Penas. Bersama Brigjen Supardjo dan Letkol Heru Atmodjo, kedua komandan batalyon itu ikut berangkat menuju Istana untuk menemui Presiden Soekarno namun tidak berjumpa karena Presiden tidak ada di Istana.

Selanjutnya Wakil Komandan Batalyon yang diajak menghadap Panglima Kostrad dan oleh Panglima ditanyakan maksud keberadaan pasukan mereka di sekitar Monas. Dijawab bahwa pasukan itu untuk mengamankan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal.

Dijelaskan oleh Pak Harto bahwa itu semua tidak betul. Presiden Soekarno tidak ada di Istana, silakan dicek. Dijelaskan juga bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada, yang ada adalah Wanjakti (Dewan Jabatan Tinggi), dan tidak mungkin akan melakukan kup.

“Saya sendiri anggota Wanjakti”, kata Pak Harto. “Saya mengetahui betul gerakan Untung ini pasti didalangi PKI. Ini merupakan pemberontakan. Saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan saran saya ini kepada seluruh anggota kesatuanmu, agar segera bergabung ke Kostrad. Kalau tidak, dengan sendirinya kalian akan berhadapan dengan saya. Juga sampaikan kepada komandan batalyonmu. Saya beri waktu sampai pukul enam sore. Kalau sampai pukul enam sore nanti tidak segera kembali ke Kostrad, berarti kalian sudah berhadapan dengan pasukan saya,” pungkas Pak Harto dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya oleh G Dwipayan dan Ramadhan KH.

Mayor Jenderal Soeharto adalah prajurit yang berasal dari Divisi Diponegoro bahkan pernah menjadi Panglima di divisi ini.  Karena itu ia sangat mengetahui tentang Untung yang juga berasal dari divisi Diponegoro.

Letnan Kolonel Untung telah menjadi simpatisan PKI sejak tahun 1947, waktu ia berpangkat Sersan Mayor di Batalyon Digdo, Divisi Panembahan Senopati, di Wonogiri. Panglima Divisi Panembahan Senopati Kolonel Sutarto dan Komandan Batalyon Mayor Digdo adalah simpatisan PKI yang dibina oleh Alimin, tokoh PKI dari Solo. Dalam pernyataan di Mahmilub, Untung mengatakan bahwa ia menempatkan kepentingan partai di atas Sumpah Prajurit.

Meskipun tidak memiliki pasukan pada waktu itu, melainkan hanya satu peleton pengawal markas Kostrad, Pak Harto yang sarat memimpin berbagai palagan, mulai dari pertempuran Kotabaru, pertempuran Maguwo, pertempuran lima hari di Semarang, ikut dalam Palagan Ambarawa,  Serangan Umum 11 Maret, dan memimpin operasi militer terbesar di Indonesia sebagai Panglima Mandala, memimpin  Operasi Jaya Wijaya merebut Irian Barat. Berbagai palagan itu membuat ia dalam situasi sangat kritis dapat dengan cepat dapat menyusun strategi menghadapi pemberontakan Gerakan 30 September.

Memanggil RPKAD ke Kostrad

Sekitar pukul 10.00, Pak Harto memerintahkan Brigjen Muskita untuk membuat surat  memanggil Komandan RPKAD Kolonel Edhi Wibowo  datang ke Kostrad. Surat itu dibawa oleh Letkol Herman Sarens Sudiro dan ditulis dalam biografinya, ia sempat ditahan oleh RPKAD  di Cijantung karena situasi pada waktu itu setelah pengumuman Gerakan 30 Serptember di RRI pagi tadi, berbagai pihak saling curiga mencurigai.

Sarwo Edhi sudah mengetahui bahwa Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal A Yani ditembak di rumah,  jenazahnya dibawa oleh gerombolan penculik dan belum diketahui keberadaannya.  Sarwo dan Yani sudah berkawan sejak kecil di Purwokerto. Mereka sama-sama mengikuti Pendidikan militer PETA pada tahun 1943, malah satu kamar saat di asrama.

Hubungan emosional mereka berdua yang begitu kental membuat  kesedihan Sarwo begitu dalam saat mengetahui Yani terbunuh. Secara struktur komando, yang dapat memerintah Komandan RPKAD adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal A Yani, bukan Panglima Kostrad. Hal ini menjadi kendala bagi Herman. Setelah dijelaskan bahwa Panglima Kostrad telah mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat, barulah Sarwo mematuhi.

Pak Harto Mengambil Alih Pimpinan AD

Langkah berikut menghubungi para Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya Martadinata dan Panglima Angkatan Kepolisian Sucipto Yudodihardjo. Kepada keduanya dibicarakan situasi yang terjadi hari ini yakni adanya Gerakan 30 September dan diculiknya jenderal-jenderal Angkatan Darat. Dikatakan kepada kedua Panglima itu bahwa untuk sementara pimpinan Angkatan Darat diambil alih Mayor Jenderal Soeharto.  “…harap semua pasukan dikonsinyir dulu dan apabila akan bergerak, harap memberitahukan kepada Kostrad terlebih dahulu,” pinta Pak Harto dalam buku Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya oleh G Dwipayan dan Ramadhan KH.

Sedangkan dengan Angkatan Udara berbicara dengan deputi karena Panglima tidak di tempat. Malah Deputi Panglima Angkatan Udara Komodor Leo Watimena datang ke Kostrad untuk mendapat penjelasan langsung dari Pak Harto tentang apa yang terjadi pada waktu itu.

“Gerakan 30 September yang dipimpin oleh Untung bukan sekedar Gerakan yang akan menghadapi Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan Untung mempunyai tujuan lebih jauh, yaitu ingin menguasai negara secara paksa atau kup,” kata Pak Harto pada Leo. Leo adalah Wakil Panglima Mandala pada waktu Pak Harto sebagai Panglima Mandala.

Pada siang hari kembali RRI menyiarkan tentang pembentukan Dewan Revolusi dan penurunan pangkat paling tinggi Letnan Kolonel, sama dengan pangkatnya Letkol Untung.

Baca Juga

Banyak dari nama yang disebut sebagai anggota Dewan Revolusi tidak tahu sama sekali tentang Gerakan 30 September alias namanya dicatut, dan yang tragis dari pengumuman penurunan pangkat adalah Brigjen Supardjo karena harus tunduk pada pengumuman itu yakni dari jenderal bintang satu menjadi letnan kolonel.

Pimpinan AD Diambil Alih Presiden

Kemudian mendapat kabar yang mengejutkan bahwa pimpinan Angkatan Darat dipegang langsung oleh Presiden Soekarno dan sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat ditetapkan Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro.

Atas penetapan tersebut, Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro dan Panglima Kodam V Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma diminta datang menghadap Presiden di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.

Akan tetapi kedua orang tidak diperkenankan datang ke Halim oleh Pak Harto karena hari itu Angkatan Darat sudah kehilangan enam orang jenderal, dan belum diketahui keadaan Presiden Soekarno di Halim, apakah ia dalam keadaan tersandera atau bebas — situasi pada saat itu serba tidak jelas. Letkol Untung di RRI mengatakan Kabinet Dwikora didemisioner berarti kekuasaan Presiden Soekarno sudah tidak ada. Sangat beralasan untuk tidak memperkenankan jenderal Angkatan Darat datang ke Halim setelah pagi harinya enam jenderal diculik dan dibunuh.

Persuasi dengan pasukan Gerakan 30 September yang dilakukan oleh mantan komandan batalyon masing-masing yaitu Brigjen Sabirin Mochtar dan Letkol Ali Murtopo mulai membuahkan hasil dengan Batalyon 530 melaporkan diri ke Kostrad, sedangkan Batalyon 454 pada pukul 18.00 meninggalkan sekitar lapangan Monas menuju Halim. Akan tetapi pada pukul 20.00, dua kompi dari Batalyon 454 dapat memisahkan diri dan bergabung ke Kostrad.

Siaran terakhir dari Gerakan 30 September melalui RRI terjadi pada jam dua siang yaitu mengulang perintah ketua Gerakan Letkol Untung bahwa pangkat yang tertinggi Letnan Kolonel. Sejak pagi masyarakat Indonesia telah mendengar pengumuman dari gerakan pemberontak ini, maka menjelang magrib Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD yang sudah bersiap di Kostrad untuk merebut RRI, dan menyiarkan pidato Pak Harto yang sudan direkam sebelumnya.

Sejak dari pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September  menguasai RRI dan mengumumkan tentang gerakan ini yakni mengamankan jenderal Angkatan Darat yang mereka sebut sebagai anggota Dewan Jenderal. Mendemisioner Kabinet Dwikora berarti membubarkan kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Dan Dewan Revolusi bentukan Gerakan 30 September sebagai sumber segala hukum. Terang benderang bahwa gerakan Untung ini adalah kudeta dan rakyat Indonesia telah sama-sama mendengarkan maksud dan tujuan dari Gerakan 30 September. Setelah masyarakat tahu tentang kudeta ini,  Mayor Jenderal Soeharto melalui RRI pada pukul 19.00, membantah sekaligus melawan gerakan ini.

Pidato Pak Harto 1 Oktober Malam

“Para pendengar sekalian di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana telah diumumkan, maka pada tanggal 1 Oktober 1965 yang baru lalu telah terjadi di Jakarta suatu pertistiwa yang dilakukan oleh suatu gerakan kontra revolusioner, yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Pada tanggal 1 Oktober 1965 mereka telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, ialah, 1. Letnan Jenderal A Yani, 2. Mayor Jenderal Suprapto, 3. Mayor Jenderal S Parman, 4. Mayor Jenderal Haryono MT, 5. Brigadir Jenderal DI Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Soetoyo Siswomihardjo.

Mereka telah dapat memaksa dan menggunakan studio RRI Jakarta dan Kantor Pusat Telekomunikasi Jakarta untuk keperluan aksi penteroran mereka.

Dalam pada itu perlu kami umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Paduka Yang Mulia/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indoinesia/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Yang Mulia Menko Hankam Kasab dalam keadaan aman dan sehat walafiat.

Para pendengar sekalian.

Kini situasi telah dapat kami kuasai, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Dan seluruh slagorde Angkatan Darat ada dalam keadaan kompak bersatu.

Untuk sementara pimpinan Angkatan Darat kami pegang. Antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia telah terdapat saling pengertian, bekerja sama dan kebulatan tekad penuh, untuk menumpas perbuatan kontra revolusi yang dilakukan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

Para pendengar sebangsa dan se-Tanah Air.

 Apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September telah membentuk apa yang mereka sebut ‘Dewan Revolusi Indonesia’. Mereka telah mengambil alih kekuasaan Negara atau lazimnya disebut coup dari tangan Padula Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melempar kedudukan Kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner, di samping mereka telah menculik beberapa Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Para pendengar sekalian.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Tindakan-tindakan mereka itu Kontra Revolusioner yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Kami yakin, dengan bantuan penuh dari massa rakyat yang progresif revolusioner, Gerakan kontra revolusioner 30 September pasti dapat kita hancur-leburkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila pasti tetap Jaya di bawah pimpinan Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi kita yang tercinta Bung Karno.

Diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada, siap siaga serta terus memanjatkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga Paduka Yang Mulia Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI Bung Karno terus ada dalam lindungan-Nya.

Kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Sekian, terima kasih.

Pada waktu magrib,  Jenderal AH Nasution yang nyaris terbunuh pada pagi hari namun sempat menyelamatkan diri yang selanjutnya diamankan oleh ajudannya di satu rumah, kemudian datang ke Kostrad.

Panglima Angkatan Laut Laksamana Madya Martadinata yang juga berada di Kostrad menceritakan kepada Nasution tentang pembicaran Presiden dengan  ketiga Panglima Angkatan di Halim siang tadi.

Pada waktu Presiden meminta masukan tentang pengganti Yani, Martadinata mengusulkan Mayor Jenderal Soeharto,  sesuai order tetap di Angkatan Darat, jika Pak Yani berhalangan yang menggantikan Pak Harto. Juga disebut nama Mayor Jenderal Ibarhim Ajie, Mayor Jenderal Mursid, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, untuk menggantikan Letnan Jenderal Yani.  Namun semua usul itu ditolak,  Presiden berkeras menetapkan Mayor Jenderal Parnoto Reksosamudro sebagai pengganti A Yani, yang sore itu disiarkan oleh radio AURI (bukan RRI), yang antara lain menyebutkan Presiden mengambil alih pimpinan AD

  1. Kami Presiden Panglima Tertinggi ABRI dengan ini mengumumkan bahwa kami berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi. Bahwa pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia sementara berada langsung dalam tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI. Bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk sementara Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, Asisten III Menteri Panglima Angkatan Darat.
  2. Kepada seluruh Angkatan Bersenjata saya perintahkan mempertinggi kesiap-siagakan Kembali dan tinggal tetap di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah.
  3. Diperintahkan kepada seluruh rakyat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memelihara kesatuan dan persatuan nasional sekompak-kompaknya.

Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Mayor Jenderal Soeharto untuk mempertahankan order tetap Angkatan Darat sebagai Pejabat Panglima Angkatan Darat, apalagi sampai menolak order Presiden.

Dengan ditetapkannya Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat, secara formal Gerakan 30 September berhasil memperolah Panglima Angkatan Darat sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Terjadi pertarungan strategi antara “kubu Kostrad” versus “kubu Halim”.  Hampir semua senior Angkatan Darat yang tersisa berkumpul di Kostrad. Ajudan Presiden Soekarno, Kolonel Bambang Wijanarko ikut menyaksikan kosentrasi pasukan yang berkumpul di Kostrad dan ikut merasakan ketegangan yang terjadi.

Ajudan Presiden menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kostrad untuk menjemput Mayor Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat  untuk dibawa ke Halim bergabung dengan Presiden.

Dari sejak siang pemanggilan Pranoto dan Pangdam V Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma untuk datang ke Halim tidak diizinkan oleh Pak Harto. Hari itu Angkatan Darat telah kehilangan enam jenderal maka dua jenderal yang dipanggil itu tidak diperkenankan ke Halim karena situasi pada waktu itu serba tidak jelas, apakah Presiden Soekarno di Halim dalam posisi tersandera atau tidak. Pak Harto tidak mau mengambil risiko.

Lalu Nasution sebagai yang paling senior di Angkatan Darat mengatakan pada Ajudan Presiden, “Kami tidak menolak order Presiden, tapi order itu belum bisa dilakukan. Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi dan tentulah tidak bisa ia diberhentikan begitu saja. Ini adalah urusan teknis militer yang kami hadapi. Urusan politik terserah Oude heer (bapak),” tandas Nasution dalam buku Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 6 oleh AH Nasution.

Nasution adalah orang kedua yang menyandang pangkat jenderal bintang empat setelah Jenderal Soedirman, hari itu ia begitu terpukul karena anaknya ditembak dan ajudannya diculik oleh gerombolan Gerakan 30 September. [Bersambung] ***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan bergiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta.

Lihat juga...