OJK Dorong Lembaga Keuangan Syariah Berperan Aktif di Sektor UKM

Editor: Koko Triarko

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono, pada diskusi webinar di Jakarta, Senin (28/9/2020). -Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA – Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono, mengatakan, keuangan syariah merupakan sektor penting dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya industri halal.

Apalagi, di tengah badai Covid-19 ini semua pelaku UMKM terdampak aktivitas bisnisnya, sehingga membutuhkan modal untuk mempertahankan usahanya.

Karena itu, dia mendorong lembaga keuangan mikro syariah, seperti  Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lainnya harus berperan aktif memberikan pembiayaan pada UMKM dan industri halal.

“Pembiayaan UMKM banyak tergantung sumber pendana formal, seperti dari bank syariah. Kita harus mendukung semua lembaga keuangan syariah memberi akses UMKM dan industri halal dalam hal modal peningkatan bisnisnya,” ungkap Soekro, pada diskusi webinar bertajuk UMKM Industri Halal’ di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Lebih lanjut dijelaskan, industri keuangan syariah dalam pembiayaan UMKM, dalam hal ini sektor perbankan syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 162 BPRS. Tercatat  total asetnya sebesar Rp542,8 triliun.

Sedangkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah dan lembaga mikro syariah, tercatat asetnya sebesar Rp475 miliar yang telah dikelola.

“Dalam porsi pembiayaan yang diberikan sangat signifikan yang telah dilakukan oleh sektor keuangan syariah. Lebih dari 34,03 persen disalurkan untuk UMKM halal. Artinya, lebih dari sepertiga pembiayaan bisa disalurkan ke segmen UMKM,” terangnya.

Dia berharap, ke depan bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada UMKM, dan industri halal di masa pandemi Covid-19 ini.

Apalagi, menurutnya UMKM, termasuk industri halal mampu memberikan konstribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 17,24 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar, yakni 57,24 persen.

Selain itu, jumlah UMKM di Indonesias sangat signifikan jika dibandingkan dengan usaha besar. UMKM didominasi oleh usaha mikro memiliki pangsa tertinggi dengan 98,68 persen.

“UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 117  juta orang atau sama dengan 97 persen. Konstribusi PDB-nya sebesar 57, 24 persen,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, menambahkan kondisi ekonomi nasional saat ini sedang terpuruk, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia.

Sehingga untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, pihaknya mendorong agar realisasi penyaluran pembiayaan maupun bantuan modal kepada UMKM, khususnya industri halal terus digulirkan.

Pelaku UMKM, khususnya industri halal, menurutnya sangat memerlukan koperasi syariah dalam memperoleh akses pembiayaan. Diharapkan, koperasi dapat memahami kebutuhan setiap anggotanya dalam mengembangkan usahanya.

“KSPS atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus hadir di tengah-tengah umat, harus jadi lembaga keuangan yang kredibel memahami problem pelaku UMKM, industri halal,” pungkasnya.

Lihat juga...