OJK: Ekonomi Syariah Harus Tingkatkan Kontribusi Ekonomi Nasional

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong ekonomi dan keuangan syariah lebih berperan besar dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah yang berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 ini.

“Pandemi Covid-19 ini adalah momentum ekonomi dan keuangan syariah untuk lebih berperan besar dalam modalitas pembangunan ekonomi nasional,” kata Wimboh pada Forum Riset Ekonomi Syariah (FREKS) 2020 secara webinar pada Senin (21/9/2020).

Oleh karena itu, menurutnya, OJK menekankan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui empat poin. Yakni pertama adalah pembangunan harus didukung oleh sinergisitas dan integrasi ekonomi keuangan syariah dalam satu ekosistem syariah yang lengkap.

“Mengembangkan ekonomi syariah diperlukan sinergi dan integritas antara sektor riil, keuangan komersial dan sosial serta peran pelaku industri halal,” ujarnya.

Selain itu tambah dia, perlu melakukan pengembangan melibatan adanya islamic finance yakni zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf). Terpenting lagi juga memasukkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama seperti pesantren dan lainnya. Juga bersinergi dengan pemangku kepentingan yakni pemerintah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Kedua sebut dia, yakni penguatan kapasitas industri keuangan syariah. Apalagi jumlah industri keuangan syariah sudah banyak demikian pula variasi produknya.

Namun sayangnya kata Wimboh, Indonesia belum memiliki lembaga keuangan syariah yang besar yang bisa head to head dan berkompetisi.

“Kita harus buat lembaga keuangan syariah sepadan untuk itu. Di industri perbankan misalkan, kita belun punya bank syariah yang besar yang BUKU IV, apalagi industri keuangan syariah non-bank,” ungkapnya.

Sehingga menurutnya, OJK menyambut baik ada sinergisitas lembaga keuangan syariah seperti yang direncanakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuat satu bank syariah level BUKU IV.

Dengan begitu keuangan syariah memiliki peran besar dalam pembangunan nasional. Tentu untuk mewujudkan itu harus didukung dengan upaya peningkatan produk dan layanan bank syariah.

“Ini penting, jangan sampai hanya ingin bertahan hidup tapi kita tidak bisa berdaya saing. Maka skala industri keuangan syariah harus ditingkatkan dengan nominal modal maupun akselerasi konsolidasi,” terangnya.

Selanjutnya poin tiga yakni pembangunan demand terhadap produk keuangan syariah. Menurutnya, akan sulit untuk membangun lebih cepat keuangan syariah nasional, jika demand tidak diciptakan meskipun Indonsia penduduk muslim terbesar di dunia.

“Ya karena tingkat literasi keuangan syariah kita masih rendah yakni 8,11 persen dan tingkat inklusi juga rendah 9,10 persen. Sangat rendah dibandingkan dengan level yang dicapai konvensional,” imbuhnya.

Untuk itu menurutnya, program literasi dan perluasan akses keuangan syariah harus semakin ditingkatkan dengan sosialisasi dan edukasi yang masif serta sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mengenal dan timbul kesadaran untuk menggunakan bank syariah.

Terakhir keempat adalah adaptasi digital yang lebih masif dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Menurutnya, pandemi Covid-19 ini telah mempercepat proses digital dalam ekosostem ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin go digital di era new normal ini.

Teknologi juga bisa kita manfaatkan untuk membuka akses daerah yang belum terjangkau.

OJK menurutnya, telah digitalisasikan lembaga keuangan syariah. Tidak hanya dari akses keuangan, tapi juga dari hulu ke hilir dengan proses bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan akses digital melalui produk keuangan syariah maupun kebutuhan sehari-hari melalui e-commerce.

“Ini harus kita lakukan segera agar mempercepat peran bank syariah dalam memberi akses modal di daerah,” imbuhnya.

Apalagi peran digitalisasi menjadi sangat besar di era new normal, sehingga pelaku industri halal harus segera didorong untuk naik kelas menjadi sadar digitalisasi.

“Digitalisasi adalah suatu keharusan bukan lagi menjadi sekedar pilihan,” tukasnya.

Wimboh berharap FREKS ini dapat menjadi kunci agar keuangan syariah dapat merealisasi potensi dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama, menambahkan, ekonomi syariah merupakan jawaban atas segala hegemoni ekonomi liberal yang memungkinkan terjadinya perbudakan ekonomi.

Rektor Universitas Diponegoro, Yos Johan Utama pada Forum Riset Ekonomi Syariah (FREKS) 2020 secara webinar pada Senin (21/9/2020). Foto: Sri Sugiarti.

Sehingga menurutnya, perlu ada pandangan dan arah dalam upaya membangun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Apalagi banyak produk keuangan syariah yang belum dipahami masyarakat.

“Jadi perlu ada kesamaan pandangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Diharapkan edukasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan untuk kemaslahatan umat,” pungkasnya.

Lihat juga...