OJK Optimis Indonesia jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (290 juta atau 87 persen dari total penduduk), Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat atau hub keuangan syariah dunia. Bahkan, di tahun 2019, Global Islamic Financial Report (GIFR) menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai pasar keuangan syariah global pada Islamic finance country index.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengaku optimis, Indonesia mampu menjadi hub keuangan syariah dunia di masa mendatang. Namun, menurutnya, ada sejumlah syarat yang harus dipenenuhi, antara lain menciptakan ekosistem syariah yang lengkap.

“Dulu waktu masih bertugas di Bank Indonesia, saya pikir syaratnya hanya butuh lembaga keuangan, ternyata tidak cukup. Kita butuh ekosistem yang lengkap dan terintegrasi, mulai dari makanan halal, market place syariah, pesantren, masjid, farmasi dan kosmetik halal, fashion halal, media dan rekreasi halal, masjid, lembaga amil zakat, bank syariah, pasar modal syariah dan sebagainya,” terang Wimboh, Kamis (17/9/2020) secara virtual.

Kemudian, syarat lainnya adalah penguatan kapasitas industri keuangan syariah. Dari sisi jumlah, perbankan syariah relatif banyak, ada 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah dengan total aset sebesar Rp545,39 triliun.

Namun dari sisi demand masih sangat rendah, sehingga pertumbuhannya melambat. Hal yang sama juga terlihat di sektor pasar modal syariah. Dari jumlah banyak, tapi dari sisi ukuran sangat kecil.

“Ini adalah tantangan kita, yang hanya bisa diatasi apabila demand itu besar. Sebetulnya peluangnya sangat besar apabila kita mau menciptakannya. Masyarakat di daerah itu adalah potensial demand, mereka sangat memperhatikan syariah,” papar Wimboh.

Lalu syarat ketiga adalah melaksanakan transformasi digital di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini, kata Wimboh, tidak bisa lagi dihindari. Terlebih, selama pandemi, digitalisasi semakin kencang, perilaku konsumen di seluruh ekosistem ekonomi sudah beradaptasi dengan teknologi.

“Semua lembaga keuangan, baik itu perbankan, koperasi, baitul mal, dan BPR akan kita masukkan ke dalam ekosistem digital. Ke depan tidak ada lagi tabungan yang pakai buku. Kemudian kredit bisa langsung diberikan tanpa proses verifikasi yang terlalu rumit. Bahkan masyarakat di daerah sudah kita provide dengan gadget,” jelasnya.

Wimboh menegaskan, bahwa langkah-langkah tersebut bukan hanya mimpi semata. Saat ini upaya memenuhi tiga syarat untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia sudah mulai dilakukan.

“Semoga pandemi tidak menyurutkan semangat kita, tapi justru kita bisa lebih bersemangat untuk berkontribusi membangun negeri melalui pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Kami berharap semua pihak, khususnya para pelaku ekonomi syariah bisa bersinergi dalam hal ini,” pungkas Wimboh.

Sementara itu, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sutan Emir Hidayat menyampaikan, bahwa literasi keuangan syariah juga harus ditingkatkan. Berdasarkan data OJK, sambung Sutan, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya meningkat dari 8,1 persen pada 2018 menjadi 8,93 persen di tahun 2019.

“Tentu fakta ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki populasi muslim yang besar. Selain itu, keuangan syariah juga tidak eksklusif melainkan lebih bersifat inklusif sehingga seharusnya lebih mudah diaplikasikan,” tukas Sutan.

Saat ini KNEKS tengah melakukan kompetisi brand ekonomi syariah yang diharapkan bisa meningkatkan literasinya menjadi 25 persen pada 2021 dan 50 persen pada 2024.

“Kami tidak henti lakukan sosialisasi dan edukasi untuk masyarkat supaya bisa memahami keuangan syariah,” imbuh Sutan.

Lihat juga...