Padang Pariaman Dorong Penerapan Pelayanan Digital Adminduk

Editor: Koko Triarko

PADANG PARIAMAN – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, terus memberikan dorongan terhadap pembangunan pelayanan digital administrasi kependudukan di kabupaten itu, yang merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam upaya memberantas praktik percaloan.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, mengatakan sampai saat ini masih ada keluhan tentang sulitnya pelayanan digital.

“Salah satu hal yang dikeluhkan adalah penggunaan akun surat elektronik pada setiap pengajuan pelayanan,” katanya, dalam di sela kegiatannya, Minggu (13/9/2020).

Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur (kanan) bersama Kadisdukcapil, Muhammad Fadhly, dalam salah satu kegiatan/ Foto: Ist.

Ia menyebutkan berdasarkan rekaman digital pada aplikasi berbasis android Dukcapil Ceria Mobile dan aplikasi berbasis desktop pada link http://siak.dukcapil.padangpariamankab.go.id:81/androids, aplikasi itu telah digunakan oleh lebih dari 30.000 pengguna dalam enam bulan terakhir.

Artinya, sebanyak 30.000 lebih masyarakat yang dilayani selama enam bulan terakhir, tidak menggunakan biaya transportasi untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak kehilangan jam kerja jika penduduk yang bersangkutan sebagai pekerja di desa/nagari, dan tidak butuh biaya pengeluaran lain untuk harus datang ke Dinas Dukcapil.

“Sebenarnya, hal yang paling terpenting itu adalah tidak menggunakan praktik-praktik percaloan dalam pelayanan,” tegas dia.

Dikatakan, jauhnya rentang jarak antara tempat tinggal penduduk dengan pusat pelayanan pada beberapa nagari dengan Dinas Dukcapil, menimbulkan potensi munculnya praktik percaloan yang bermodus membantu masyarakat dengan cara mengantar, memfasilitasi dan alasan lainnya.

Sebab itu, konsep menjadikan nagari sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat adalah hal yang sangat tepat untuk mengatasi praktik-praktik tidak baik itu.

Menurut Suhatri Bur, perlu dukungan kebijakan secara terintegrasi dari semua OPD, terkait pelayanan publik di nagari. Sebagaimana informasi dari Kadisdukcapil, Muhammad Fadhly, saat ini pihaknya telah menyusun Peraturan Bupati tentang pelayanan nagari digital administrasi kependudukan.

Lalu, bagaimana pelayanan digital administrasi kependudukan dapat memberantas praktik percaloan?

Muhammad Fadhly menjelaskan, bahwa aplikasi berbasis android yang telah disediakan di Google Playstore maupun berbasis web telah dapat digunakan oleh masyarakat, dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

“Kalau untuk cetak hasil layanan juga bisa di rumah atau melalui fasilitasi petugas pelayanan nagari setempat. Jika tidak memiliki gadget, silakan mengunjungi front officer kantor wali nagari untuk difasilitasi pelayanannya melalui aplikasi berbasis web menggunakan desktop,” ujar dia.

Fadhlu menyebutkan, hal tersebut jelas dapat memotong mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap oknum-oknum calo di mana saja. Meskipun demikian, Fadhly menjelaskan, ada saja cara dari oknum-oknum tersebut dengan berbagai alasan yang membuat masyarakat goyah.

“Untuk itu, saya mengingatkan praktik percaloan itu terjadi karena kedua belah pihak saling setuju. Praktik salah ini bila sama-sama setuju untuk melakukannya, akan terus terjadi,” ungkapnya.

Dikatakan, bahwa sudah saatnya masyarakat menyatakan sikap bahwa beranilah menolak tawaran calo. Apalagi, urusan adminduk saat ini sangat mudah jika ikuti prosedur dan aturannya.

“Siapa lagi yang akan mengubah budaya ini jika bukan kita bersama? Mari kita perbaiki pelayanan publik di Padang Pariaman. Tolak tawaran mereka. Hubungi petugas kami”, jelas Fadhly.

Keluhan dengan kata-kata sulit dalam menerapkan layanan digital pada segelintir nagari, menurut Fadhly adalah hal yang wajar. Proses menggunakan cara-cara baru butuh internalisasi dan pembiasaan, serta pemahaman dari semua stakeholders.

Dari hasil monitoring Dinas Dukcapil ke nagari-nagari, masih banyak nagari-nagari yang telah berhasil membangun manajemen pelayanan online mulai dari pengaturan petugas front office, cara pelayanan front office serta sistem pengarsipan dokumen.

Sebut saja nagari III Koto Aua Malintang, Nagari III Koto Aua Malintang Selatan, Nagari Malai V Suku Timur, Nagari Katapiang, Nagari Kasang, Nagari Guguak, Nagari Kayu Tanam, Nagari Lubuak Aluang, Nagari Sungai Abang Lubuak Aluang, dan Nagari Singguliang Lubuak Aluang, serta negari atau desanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dinas Dukcapil melihat, sebagian besar nagari telah mulai berbenah dengan membangun layanan publik yang lebih baik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Nagari-nagari tengah berpacu dan ini butuh dorongan dari semua stakeholders.

Menurut Fadhly, proses pembangunan fasilitas pelayanan ini adalah upaya membangun pelayanan berkualitas yang secara tidak langsung akan memberantas praktik percaloan.

“Yang kita butuhkan sekarang adalah komitmen untuk mewujudkan itu, mulai dari nagari sampai ke tingkat kabupaten. Mari kita berantas calo dengan cara membangun sistem yang lebih baik,” tegas dia.

Lihat juga...