Paguyuban di Garut Ubah Lambang Pancasila, ini Tanggapan Pemprov Jabar

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Rushanul Ulum, memberi keterangan menanggapi keresahan terkait Paguyuban di Garut mengubah lambang Pancasila, Kamis (10/9/2020) - foto M. Amin

BANDUNG — Aktivitas Ormas Paguyuban Tunggal Rahayu berpusat di Kampung Sukatani, Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut sudah terdeteksi sejak 2017 lalu. Bahkan menyebar ke Kabupaten Majalengka pada 2019.

Demikian dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Rushanul Ulum, menanggapi keberadaan Ormas Tunggal Rahayu karena telah meresahkan. Terkait pemahaman, serta diketahui sudah beredar di Pemda Kabupaten Majalengka, hingga diambil langkah pembekuan.

“Organisasi ini sudah terdeteksi oleh kami dari 2017 ada di Garut, tapi mulai terdeteksi juga di Majalengka pada 2019,” ucap Kang Uu, melalui keterangan resminya Kamis (10/11/2020).

Dikatakan bahwa Pemprov Jabar sendiri sudah mengimbau untuk dibekukan di wilayah Majalengka karena tidak pernah ada izin. Paguyuban Tunggal Rahayu yang meresahkan warga karena mengubah lambang negara dan diduga mencetak mata uang sendiri.

Di Garut, saat diminta informasi tentang ini, mereka pun tidak datang lagi. Diketahui Paguyuban Tunggal Rahayu menggunakan lambang negara, tetapi kepala Garuda Pancasila dibuat menghadap ke depan dan bermahkota disertai tulisan “Nata Logawa” yang mengganti semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Tindakan yang dilakukan paguyuban tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Ayat 1 dan 2PP No. 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara juga bertentangan dengan Pasal 46 dan 57 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang negara, serta Lagu Kebangsaan.

Atas kejadian tersebut Uu menegaskan bahwa Provinsi Jabar fokus mengedukasi masyarakat soal pentingnya menjaga lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, terutama pemahaman tentang pentingnya menghormati dasar negara. Lambang dan simbol kenegaraan tidak boleh diganggu, dicemooh, dan diubah,” kata Kang Uu

Selain itu, pihaknya juga berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang rasionalitas dalam berorganisasi. Kang Uu meminta, seluruh lapisan masyarakat harus saling mengingatkan agar tidak mudah diiming-imingi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke dalam suatu organisasi.

“Mohon juga bantuan dari semua lapisan masyarakat untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada warga untuk benar-benar rasional, jangan sampai mau diiming-imingi (untuk masuk organisasi tidak bertanggung jawab),” tutur Kang Uu.

Lihat juga...