Pandemi Covid-19 Minat Akseptor IUD dan Implan, Turun

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Selama pandemi covid-19, minat pemasangan alat kontrasepsi keluarga berencana (KB), khususnya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) IUD dan Implan di Jateng, mengalami penurunan.

Tercatat berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jateng, dari target 41 ribu akseptor IUD dan Implan, capaian hingga 13 September 2020 baru tercapai 41 persen atau di angka 16 ribuan.

“Masih adanya kekhawatiran di masyarakat, jika tertular covid-19, menjadi kendala yang kita hadapi. Apalagi dalam pemasangan IUD dan Implan ini, ada tindakan langsung ke akseptor. Padahal sudah kita sampaikan, bahwa para bidan KB sudah dilengkapi dengan baju hamzad atau alat pelindung diri, dalam upaya pencegahan virus tersebut,” papar Kepala BKKBN Perwakilan Jateng, Martin Suanta di Semarang, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, kendala lainnya, di Jateng seiring dengan masih tingginya angka penyebaran covid-19, pelayanan KB di Puskesmas di sejumlah daerah juga terhenti.

“Akhirnya kita lakukan pelayanan KB Implan dan IUD ini di Balai Penyuluh KB. Kita lakukan di beberapa tempat, salah satunya di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang,” terangnya.

Pihaknya terus mendorong agar selama pandemi covid-19, pasangan suami istri untuk menunda kehamilan terlebih dulu. Sebab, kehamilan selama wabah virus ini bisa menyebabkan beberapa hal, termasuk penurunan daya tahan tubuh yang bisa mengakibatkan rentan terinfeksi covid-19.

Di satu sisi, untuk bisa meningkatkan kesadaran sekaligus minat Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB, pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak, dalam membantu sosialisasi. Termasuk dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kita sinergikan antara Program TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) dengan program Bangga Kencana dari BKKBN. Tujuannya sama, yakni dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana,” terangnya.

Pihaknya berharap dengan adanya sinergi tersebut, pemakaian alat kontrasepsi MKJP dapat ditingkatkan, sehingga angka putus pakai alat kontrasepsi, bisa ditekan. Terutama di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, serta daerah aliran sungai (DAS) dan pesisir pantai.

Termasuk, dapat mendorong masyarakat untuk mengikuti program Bangga Kencana, baik menjadi akseptor KB maupun berpartisipasi aktif dalam upaya pembangunan keluarga.

“Selain itu, juga bisa memberikan bantuan berupa tenaga medis, tenaga penggerak, sarana dan prasarana kesehatan, khususnya untuk mengoptimalkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan TNI,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Koalisi Kependudukan untuk Pembangunan Jateng, Prof. Saratri Wilonoyudho, memaparkan untuk mengatasi rendahnya minat PUS dalam pemasangan MKJP, pihaknya melihat perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar.

“Pandemi covid-19 memang membuat masyarakat ragu-ragu. Untuk itu perlu sosialisasi yang masif, bahwa pemasangan alat kontrasepsi di saat pandemi ini aman,” terangnya.

Sementara, di tengah upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, angka putus pakai kontrasepsi juga jangan sampai terjadi. “Solusi sementara, diberikan alat kontrasepsi yang tidak perlu melakukan kunjungan, seperti pil KB,” tambahnya.

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), juga dapat mensosialisasikan KB, harapannya masyarakat yang akan ikut program KB, bisa melakukan kontak kepada petugas, untuk menghindari kerumunan dalam upaya pencegahan covid-19.

Ditegaskan, pemahaman masyarakat akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, terlebih di masa pandemi, sangat penting untuk mencegah peningkatan kehamilan.

Lihat juga...