Pelaku Usaha Mebel di Pessel Terkatung-katung

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PESISIR SELATAN – Usaha mebel di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, seakan menjadi sorotan pemerintah setempat, karena dicurigai mendapatkan bahan baku yang ilegal.

Menyikapi hal ini, Isul pelaku usaha mebel daerah itu, mengatakan sejauh ini kebanyakan usaha mebel di desanya tersebut mendapatkan kayu dari toko kayu langsung yang tertera surat-surat izin usaha penjualan kayu.

“Kalau memang begitu aturannya ya silakan saja. Karena bagi pelaku usaha seperti ini tidak bisa berbuat banyak. Yang penting sekarang dapat orderan dalam kondisi Covid-19 seperti ini sudah syukur,” kata dia, Selasa (1/9/2020).

Ia menyebutkan saat ini usaha mebel bisa dikatakan terkatung-katung semenjak adanya pandemi Covid-19. Bahkan lebih sering duduk di rumah, ketimbang melakukan aktivitas di tempat usahanya tersebut.

Biasanya, per bulan itu banyak orderan yang dikerjakan, seperti membuat pintu, lemari, kursi dan meja, serta jenis lainnya. Bicara soal penghasilan, dulu itu bisa mencapai Rp5 juta per bulannya.

“Kalau sekarang usaha mebel ini, dapat Rp1 juta untuk per bulan sudah syukur,” sebutnya.

Dari kondisi yang demikian, kini datang masalah dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Pesisir Selatan, bakal melakukan penertiban terhadap usaha mebel yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Kepala DPMP2TSP Pesisir Selatan, Suardi, menjelaskan tujuan hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kayu ilegal. Jadi bila bahan baku terhadap kebutuhan usaha mebel tidak jelas, akan berdampak terhadap kerusakan hutan dari penebangan dan perambahan yang dilakukan.

Kepala DPMP2TSP Pesisir Selatan, Suardi, dijumpai, belum lama ini/Foto: M. Noli Hendra

“Bila bahan baku terhadap kebutuhan usaha itu tidak jelas, maka bisa berdampak terhadap kerusakan hutan. Tentunya dari penebangan dan perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar dia.

Dikatakannya bahwa terkait penertiban usaha mebel tersebut, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada semua pemilik. “Pada surat edaran itu juga disampaikan kejelasan asal bahan baku kayu yang dipasok,” ungkapnya.

Ditambahkan lagi bahwa ketegasan itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No 07 Tahun 2005 tentang SITU/HO, dan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

“Dalam Perda itu disebutkan durasi izin, terutama SITU/HO hanya selama 3 tahun, dan wajib dilakukan perpanjangan,” katanya.

Berdasarkan hal itu, sehingga ada kepastian hukum dimana lokasi pengambilan bahan baku untuk usaha mebel, walau segala bentuk perizinan tersebut kewenangannya ada pada provinsi.

Lihat juga...