Pemasangan APK Pilkada di Taman Kota Semarang, Dibatasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SEMARANG – Jelang dimulainya tahapan kampanye dalam Pilkada Jateng pada 26 September 2020, Bawaslu Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang memastikan pengawasan melekat pada alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) paslon, yang melanggar peraturan.

“Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018, sudah ada ketentuan tentang pemasangan APK dan bahan kampanye, termasuk titik di mana saja yang tidak diperbolehkan,” papar Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto di Semarang, Senin (21/9/2020).

Dicontohkan, untuk pemasangan APK di taman kota, hanya diperbolehkan di lima titik yakni Taman Tol Krapyak, Taman Madukoro, Taman Jalan Pemuda, Tugu PKK Srondol dan Plataran Taman Kasmaran.

“Di luar lima titik taman tersebut, tidak diperbolehkan. Jika ada yang memasang, akan kami tertibkan,” terangnya.

Selain itu, dalam Perwal tersebut, juga sudah diatur tentang ukuran dan tata cara pemasangan APK dan BK. “Sudah ada aturannya, jadi misalnya tidak boleh dipasang membentang yang membahayakan pengguna jalan. Kemudian, tidak boleh dipaku dipohon, diikat ditiang listrik, menempel gapura, menempel di tiang telpon, menempel di pagar kantor pemerintahan, atau diikat di Penerangan Jalan Umum (PJU),” terangnya.

Dengan adanya aturan yang jelas tersebut, lanjut Fajar, pihaknya berharap tim sukses atau simpatisan paslon bisa menaatinya, dengan memasang APK dan BK sesuai peraturan yang berlaku.

“Kita harapkan, pada masa kampanye nanti tercipta ketertiban dan kerapian dalam pemasangan APK dan BK. Kita juga mengimbau kepada masyarakat, untuk ikut mengawasi. Jika ada yang melanggar bisa melaporkannya ke Satpol PP atau Bawaslu Kota,” tandasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Semarang, Naya Amin Zaini, menjelaskan bahwa tahapan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September 2020, sehingga sinergi antara kedua lembaga diperlukan, dalam  upaya pengawasan dan penertiban APK serta BK yang melanggar.

“Dalam upaya penertiban terhadap jenis kampanye pemasangan APK dan penyebaran BK, Bawaslu dengan Satpol PP memiliki fungsi yang sinergis, karena Satpol PP sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam penertiban APK – BK yang melanggar untuk menegakkan Perda dan Perwal. Sedangkan Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi, mengidentifikasi, mengkaji, dan merekomendasi,” jelasnya.

Dijelaskan, pihaknya bersama instansi lainnya, seperti KPU, Kesbangpol, Kepolisian, Dishub, Distaru, Disperkim, juga akan melakukan pengawasan sesuai sesuai PKPU No 6 Tahun 2020, Pasal 57, Bab VI tentang Kampanye.

“Jadi kita juga akan melakukan pengawasan tidak hanya dalam pemasangan APK atau penyebaran BK saja, namun juga kegiatan lain terkait kampanye. Sesuai PKPU No 6 Tahun 2020, ada tujuh metode kampanye, yaitu pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik, penayangan iklan kampanye, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan lainnya,” pungkasnya.

Lihat juga...