Pemerintah Klaim 90 Persen Peserta Kartu Prakerja Sesuai Kriteria

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono mengungkapkan, hingga saat ini total masyarakat yang telah mendaftar di program Kartu Prakerja mencapai 15,9 juta. Dan dari enam gelombang yang dibuka, tercatat lebih 3 juta pendaftar dinyatakan lolos untuk mengikuti pelatihan.

“Semua pendaftar ini berasal dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari catatan kami juga, Sebanyak 849.921 orang telah menyelesaikan pelatihan pertamanya dan 610.563 orang telah menerima insentif,” ujar Susiwijono, Jumat (4/9/2020) dalam acara Sosialisasi Kebijakan Program Kartu Prakerja (Wilayah Jabar I), yang disiarkan virtual.

Lebih lanjut, Susiwijono menyebut, berdasarkan dari hasil survei evaluasi terhadap lebih dari 450.000 penerima Kartu Prakerja, dapat disimpulkan bahwa dari aspek penerima, Kartu Prakerja sudah tepat sasaran.

“Karena, sekitar 90 persen peserta adalah pengangguran serta merupakan pekerja informal dan pekerja terdampak Covid-19,” terang Susiwijono.

Kemudian, Susiwijono juga mengklaim, bahwa dari aspek pelatihan, Kartu Prakerja tepat mutu, tepat harga, dan juga tepat substansi. Hal ini ditunjukkan dari 85 persen penerima menyatakan bahwa pelatihan yang diperoleh meningkatkan kompetensinya, baik itu skilling, reskilling, upskilling.

“Kemudian dari aspek insentif yang diberikan Kartu Prakerja juga tepat jumlah dan tepat waktu, sebab dilihat dari pemanfaatan insentif tersebut oleh peserta dipergunakan untuk keperluan pokok sehari-hari,” papar Susiwijono.

Di forum yang sama, Ketua Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin menuturkan, bahwa pemerintah pusat membutuhkan sinergitas dari pemerintah daerah untuk ikut membantu menyosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya di masing-masing daerah.

“Kami pun berharap pemda bisa memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, maupun penyandang disabilitas, supaya mereka dapat mendaftar maupun mengikuti pelatihan secara daring; dan menyinergikan program Kartu Prakerja dengan program Pemda lainnya,” tukas Rudy.

Di samping itu, Rudy mengatakan, bahwa berdasarkan ketentuan baru, pendaftaran dapat dilakukan secara offline atau luring. Oleh karena itu, peran aktif Pemda sangat dibutuhkan.

“Jadi nanti masyarakat di daerah bisa mendaftar Kartu Prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di wilayah setempat,” jelas Ruddy.

Adapun mekanisme dan bisnis proses pendaftaran luring ini akan diatur serta dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang segera akan ditetapkan dalam waktu dekat.

“Kami berharap melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Program Kartu Prakerja ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman bagi Pemda, sehingga dalam implementasinya masing-masing pemangku kepentingan di daerah mampu menjalankan perannya menyukseskan Program Kartu Prakerja secara optimal. Sosialisasi ini adalah yang pertama dilakukan, kemudian akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain,” pungkas Ruddy.

Lihat juga...