Pemerintah Salurkan Banpres Produktif untuk 1,6 Juta UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Sejak pertama kali diluncurkan pada 17 Agustus lalu, hingga saat ini, Bank BRI telah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 1,6 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masing-masing sebesar Rp2,4 juta.

“Masih ada sekitar 500 ribuan UMKM yang masih dalam proses, serta 3 juta lagi yang sedang diverifikasi,” ujar Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari dalam kegiatan Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jumat (4/9/2020) di Jakarta dan disiarkan secara virtual.

Supari mengatakan, bahwa Banpres tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing tanpa dipungut biaya sepeserpun. Sebagai penyalur, BRI juga sekaligus memberikan usulan nama-nama penerima Banpres.

“Kami bekerja sama dengan lembaga lembaga seperti koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya yang sudah ditunjuk oleh Kemenkop. Kami membantu mereka untuk cleansing tahap awal,” jelasnya.

Di samping itu, BRI juga turut memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM sejak dari membuka rekening hingga menyampaikan data calon penerima Banpres kepada kepala dinas kemenkop setempat lalu  divalidasi kantor pusat Kemenkop dan UKM.

“Setelah semuanya valid, BRI  mendistribusikan bantuan hari itu juga kepada penerima,” imbuh Supari.

Ia menambahkan, dari pemetaan yang dilakukan petugas BRI di seluruh Indonesia, sedikitnya terdapat 3,4 juta usaha mikro yang belum terjangkau perbankan atau rata-rata saldonya di bawah 2 juta.

Adapun syarat bagi pelaku usaha UMKM untuk menerima Banpres Produktif antara lain; Warga Negara Indonesia; Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU); Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau Kredit Usaha Rakyat (KUR); Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

“Dan juga yang perlu digaris bawahi, penerima Banpres bukan dari kalangan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.

Di forum yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Teten Masduki mengatakan, untuk UMKM yang tidak sanggup bertahan dalam pandemi saat ini, maka, pemerintah sepakat akan memasukkan kelompok tersebut dalam kelompok masyarakat miskin baru dan akan diberikan bantuan sosial (Bansos) untuk membantu kehidupan sehari-hari para pelaku usaha tersebut.

Pertimbangan pemerintah tidak memberikan stimulus, karena berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM yang tidak bisa bertahan tersebut. Nantinya, bila diberikan permodalan dari bank, dikhawatirkan akan lebih memberatkan pelaku UMKM ketika ingin bangkit kembali pasca berlalunya Covid-19.

“Tidak bisa bertahan akan diberikan Bansos. Kita golongkan dalam kelompok miskin baru. Kalau kita kasih permodalan akan memberatkan mereka bangkit lagi,” pungkas Teten.

Lihat juga...