Pemerintah Terbitkan Fasilitas BMDTP untuk Industri Terdampak Covid-19

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meluncurkan insentif perpajakan untuk dunia usaha dalam bentuk fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Nathan Kacaribu, mengungkapkan, bahwa ketentuan pemanfaatan fasilitas tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Sektor Industri Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19.

“Secara garis besar, BMDTP Covid-19 ini diberikan atas impor barang dan bahan yang dibutuhkan di dalam negeri, namun belum dapat dipenuhi oleh industri misalnya secara jumlah dan spesifikasi,” ujar Febrio, Rabu (30/9/2020) di Jakarta.

Febrio menegaskan, bahwa barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas BMDTP harus digunakan untuk keperluan produksi barang yang dikonsumsi di dalam negeri, dengan kata lain tidak diperkenankan untuk diekspor.

Setidaknya ada 33 sektor industri yang eligible atau memenuhi syarat memperoleh fasilitas ini, seperti sektor industri kesehatan Alat Pelindung Diri (APD), hand sanitizer, disinfektan. Lalu elektronika, telekomunikasi, optik, smart card, dan pengemasan kaleng yang memiliki efek pengganda cukup tinggi ke perekonomian.

“Fasilitas BMDTP ini mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diundangkan, dan akan berakhir hingga 31 Desember 2020,” tandas Febrio.

Untuk perusahaan industri yang ingin menggunakan fasilitas BMDTP, lanjut Febrio, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan disampaikan ke Portal Indonesia National Single Window (INSW), dengan sebelumnya telah memperoleh rekomendasi oleh pembina sektor industri terkait.

“Tata laksana BMDTP bagi sektor industri terdampak Covid-19 berbeda dengan tata laksana BMDTP yang sudah ada sebelumnya karena menggunakan sistem otomasi, sehingga lebih mudah, efektif, dan efisien,” ungkap Febrio.

Perlu diketahui juga, bahwa insentif BMDTP ini menambah sederetan insentif perpajakan yang telah diterbitkan pemerintah untuk menjaga produktivitas industri dalam negeri di tengah pandemi, seperti Penurunan Tarif PPh Badan, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, dan Pengembalian Pendahuluan PPN.

Lihat juga...