Pengamat: Hukuman Sosial Tidak Efektif Tingkatkan Kesadaran Prokes

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Dr Budiyono S.KM, M.Kes di Semarang, Rabu (16/9/2020). Foto Arixc Ardana

SEMARANG — Operasi gabungan penegakan yustisi protokol kesehatan (prokes) covid-19 di gelar di wilayah Kota Semarang, Rabu (16/9/2020). Puluhan petugas dari jajaran Satpol PP, polisi dan TNI, terjun di berbagai titik keramaian mulai dari pasar tradisional, hingga sejumlah ruas jalan.

Hasilnya, berdasarkan data Satpol PP Kota Semarang, sebanyak 112 warga terjaring razia karena tidak memakai masker. Rinciannya, 25 orang di Pasar Johar, 26 orang di Pasar Karangayu dan 61 orang di Pasar Sampangan. Dari jumlah tersebut, 92 orang langsung dilakukan rapid test dengan hasil nonreaktif

Menyikapi hal tersebut, pengamat kesehatan masyarakat, sekaligus Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip, Dr Budiyono S.KM, M.Kes, kembali menyampaikan bahwa tingginya angka pelanggaran prokes, diperlukan penanganan yang tegas.

Kebijakan penerapan sanksi sosial yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 57 tentang penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) beserta sanksi bagi pelanggar prokes, terbukti tidak berhasil.

“Jika kita lihat grafiknya, jumlah pelanggar prokes ini tetap tinggi. Angkanya pasti puluhan. Ketika ditanya kenapa tidak memakai masker, alasannya hanya lupa, keburu-buru. Padahal secara pengetahuan, mereka ini sebenarnya tahu, bahwa ada kewajiban untuk memakai masker jika beraktivitas di tempat umum,” terangnya.

Menurutnya, apa yang terjadi saat ini di masyarakat, menjadi fenomena yang harus segera dilakukan penanganan.

“Pemerintah harus mengambil langkah tegas, agar penerapan prokes ini bisa berjalan dengan baik. Hal ini perlu dilakukan, agar masyarakat benar-benar sadar, bahwa aturan ini untuk kebaikan mereka,” tandasnya.

Menurutnya, penerapan sanksi sosial yang selama ini diterapkan, untuk meningkatkan kesadaran prokes dinilai tidak berhasil.

“Kalau kita lihat, masyarakat seakan menggampangkan. Cuma disuruh nyapu saja kok, hanya diminta push up. Karena itu, perlu sanksi yang lebih tegas, misalnya denda uang. Memang berat, namun ini efektif. Jika tidak mau didenda, maka pakai masker,” paparnya.

Tidak hanya itu, penerapan prokes ini juga harus melibatkan masyarakat, khususnya di lingkungan mereka tinggal. “Jadi ada pengawasan dari masyarakat lain, tujuannya agar mereka ini bisa saling mengingatkan. Sanksi di tingkat lingkungan pun bisa diterapkan,” terangnya.

Dirinya melihat di tingkat provinsi, Pemprov Jateng sudah menggagas adanya kebijakan Jogo Tonggo, sementara di tingkat Kota Semarang, Pemkot menggencarkan adanya Kampung Hebat.

“Ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran prokes, termasuk penerapan sanksi lingkungan,” tandasnya.

Penerapan sanksi sosial yang tidak efektif, secara tidak langsung juga disampaikan Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto.

Disampaikan, para pelanggar prokes tersebut memiliki berbagai alasan tidak memakai masker, antara lain tidak membawa masker, lupa, atau sengaja tidak memakai karena merasa tidak nyaman.

“Bahkan, di beberapa razia masker, ada sejumlah anak muda yang sengaja tidak membawa masker, biar terjaring. Kalau saya amati dia ingin viral. Bahkan ada yang minta difotokan oleh petugas kami, saat mereka menjalani hukuman menyapu atau mencabuti rumput. Saya juga bingung kenapa anak-anak seperti itu,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dari ratusan pelanggar prokes yang selama ini terjaring razia, sebagian besar merupakan anak muda.

Tercatat dari 967 warga yang terjaring razia masker, dalam kurun waktu sebulan terakhir, 70 persen dari jumlah tersebut merupakan anak muda, yang memiliki rentan usia 20 hingga 35 tahun.

“Saya melihat tren anak muda, tidak hanya di Semarang saja, namun juga di wilayah lain, seolah menggampangkan. Jangan pernah berpikir kalau corona itu hoaks,” tegasnya.

Ia meminta para kaum muda, tidak meremehkan pandemi ini. Dirinya melihat masih banyak yang kumpul-kumpul , tidak jaga jarak dan tanpa masker.

“Pemkot Semarang akan mengevaluasi pelaksanaan PKM. Jika memang harus diperketat lagi, akan kita ketatkan. Pemantauan protokol di tingkat kelurahan yang mulai longgar, juga akan diaktifkan lagi,” pungkasnya.

Lihat juga...