Peran BIN dalam Melindungi Geostrategis Nasional

OLEH HASANUDDIN

BEBERAPA hari ini, beredar video mengenai dihadirkannya satuan khusus Pasukan Elit Rajawali bentukan BIN. Kami menyebut hal itu sebagai fenomena “perubahan konsepsional dari Badan Intelijen Negara”, yang tentu latar belakangnya hanya diketahui oleh pihak BIN, sehingga kami tidak pada tempatnya membahas hal tersebut.

Sekalipun misalnya telah muncul sejumlah pandangan atas fenomena tersebut, misalnya yang disampaikan oleh Mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo. Menurutnya, BIN tidak boleh memiliki pasukan karena tugas BIN hanya mengumpulkan informasi dan bukan pada level penindakan.

“BIN tak boleh punya pasukan. BIN adalah badan intelijen dan tak pernah punya pasukan,” sebut mantan Wakil KSAD Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo dalam pernyataan kepada wartawan, Jumat (11/9/2020) lalu.

Terlepas dari apa yang disampaikan oleh tokoh, sesepuh TNI tersebut, kami ingin lebih fokus melihat dari sisi bagaimana peran BIN sebagai supporting utama bagi Presiden baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan dalam memperoleh informasi yang tepat, cepat dan akurat atas berbagai hal terkait segala aspek geo-strategis nasional dewasa ini dan di masa mendatang.

Yuval Noah Harari, dalam salah satu bukunya menyebut pentingnya penguasaan atas data, bagi siapa pun yang ingin memandu jalannya perubahan-perubahan besar dalam peradaban homo sapiens. Menurut Harari, revolusi kognitif manusia di masa depan, akselerasinya sangat di tentukan oleh kecepatan homo sapiens dalam melakukan akumulasi data. Kemampuan akumulasi data, dengan sendirinya merupakan keunggulan dalam akumulasi kapital. Dan  siapa yang mengendalikan kapital, menurut Marxis itulah yang akan mengendalikan ekonomi. Sebab itu tidak ada jalan lain, bagi siapa pun yang ingin menang dalam berkompetisi  di era ekonomi global, selain menguasai data.

Habitat BIN adalah kumpulan para “spionase” yang tentunya paling kawakan, paling handal yang dimiliki negara. Mereka terdiri atas para ahli di berbagai bidang, yang memiliki kecepatan akses terhadap berbagai hal yang sedang dan mungkin akan terjadi.

Perlu disampaikan bahwa kegiatan spionase tidak terbatas pada kegiatan pengumpulan data politik demi dan untuk tujuan menjaga dan mempertahankan kekuasaan seorang kepala negara, atau pemimpin suatu negara. Pandangan seperti itu hanya dikenal dalam teori klasik hingga era Mahciavelli. Pandangan seperti itu telah lama ditinggalkan. Apalagi tentu bukanlah urusan BIN jika hanya terkait aksi-aksi demo mahasiswa atau buruh yang sifatnya sporadis. Atau bukankah tugas BIN melakukan aksi tandingan terhadap gerakan KAMI dengan membentuk KAMI di kalangan mahasiswa, tentu jauhlah hal itu dari permainan BIN.

Kebutuhan akan data di bidang ekonomilah yang saat ini dan di masa depan memiliki proporsi yang bernilai paling strategis untuk menjadi concern BIN. Penguasaan terhadap data-data potensi ekonomi dalam pengertian yang luas, dan secara lebih khusus data terhadap industri strategis seperti industri perbankan, pasokan energi, potensi sumber daya terbarukan, resources yang terkait dengan modernisasi alutista, aneka produk nano teknology, senjata biologis maupun konvensional, adalah sekelumit dari apa yang memiliki nilai tinggi dalam kegiatan intelijen.

Sebab itu, pemerintah sudah seharusnya memiliki concern yang tinggi dalam memastikan bahwa data-data yang memiliki nilai strategis seperti itu, diberikan perhatian untuk dikumpulkan, dianalisis dan di olah serta tentu di proteksi yang dikategorikan sebagai rahasia negara, karena menyangkut aspek krusial dalam konsep pertahanan dan keamanan negara.

Kita ambil satu contoh, misalnya Pertamina., salah satu BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN. Namun ketika kita bicara Pertamina sebagai industri strategis nasional, maka Pertamina tidak bisa diperlakukan seperti BUMN yang lain.

Data yang dimiliki Pertamina adalah data strategis yang bernilai tinggi. Siapa pun yang menguasi atau memperoleh data yang dimiliki Pertamina, artinya memiliki akses terhadap semua industri yang memiliki ketergantungan akan energi yang dipasok oleh Pertamina. Termasuk industri untuk tujuan keperluan militer. Memiliki akses data ke Pertamina artinya memiliki akses data terhadap kebutuhan alutista TNI pada semua matra.

Sehingga BUMN seperti Pertamina sudah seharusnya jika diberikan perlakuan berbeda dengan BUMN yang lain, bukan semata karena nilai keekonomiannya, namun juga arti pentingnya dalam konsep pertahanan dan keamanan negara. Para petinggi Pertamina harus betul-betul dipastikan bahwa mereka adalah yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pentingnya kerahasiaan akan  pertahanan dan keamanan negara.

Demikian halnya dengan sejumlah BUMN strategis lainnya. Di bidang pengembangan sains modern, misalnya dalam hal upaya menemukan vaksin untuk kebutuhan Covid-19, peran BIN tentu tidak bisa diabaikan. Dan dalam arti ini, keterlibatan BIN dalam proses pengadaan vaksin sudah tepat. Hanya saja, semestinya BIN tidak perlu popularitas dalam segala kegiatannya. Semua kegiatan BIN di mana user-nya adalah Kepala Negara sudah seharusnya tertutup, dalam arti sangat tertutup.

Kebiasaan mencari popularitas di kalangan petinggi BIN dengan menonjolkan sepak terjang mereka ke publik, sebenarnya itu hanya banyak mengundang kelucuan. Pameo sebagai “intel Melayu”, sudah seharusnya dihentikan dengan lebih mengedepankan kerja-kerja profesional dengan high level priority sebagaimana maksud dan tujuannya guna memberikan masukan yang bernilai high level strategik kepada Kepala Negara.

Di sisi lain, BIN mesti peka terhadap berbagai upaya yang dilakukan Badan Intelijen Negara lain di Tanah A. Mereka mesti melakukan aneka kontra intelijen guna menangkal berbagai upaya pencurian data-data strategik oleh kekuatan intelijen asing, baik yang mereka lakukan secara langsung, maupun yang dilakukan dengan memanfaatkan figur-figur  elite baik di pemerintahan maupun pada badan badan usaha yang berkategori strategik, misalnya Pertamina, perbankan dan industri strategis lainnya.

Keberhasilan BIN dalam menjalankan tugas pengabdiannya kepada negara, besar pengaruhnya terhadap kebijakan Kepala Negara dalam mengambil suatu keputusan strategik, yang tentu saja dampak positif atau negatif dari kebijakan itu, akan berakibat kepada seluruh rakyat Indonesia.

Proses kerja BIN memang tidak perlu diketahui pihak mana pun selain BIN dengan jejaringnya dan tentu Kepala Negara selaku atasan sekaligus user dari produknya. Namun hasil kerja BIN akan nampak pada setiap kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden. Dengan demikian, besar dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga BIN semakin besar konstribusinya dalam kemajuan bangsa dan negara, seiring dengan semakin membesarnya kewenangan yang diberikan, seperti terlihat dari hadirnya Pasukan Elit Rajawali. ***

Penulis adalah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2003-2005, menetap di Depok, Jawa Barat

Lihat juga...