Perburuan Satwa Liar di Sumatra karena Permintaan Tinggi

Editor: Koko Triarko

LAMPUNG – Masih maraknya perburuan satwa liar di sejumlah wilayah di Sumatra, disinyalir merupakan imbas dari tingginya permintaan. Keuntungan dari bisnis ilegal ini cukup menggiurkan, sehingga perlu dilakukan penindakan tegas.

Rusmaidi, kepala pos Pengawasan Lalu Lintas Satwa Liar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung, menyebut setiap bulan selalu ada pengiriman satwa liar. Sejumlah penyelundupan dilakukan memanfaatkan jasa ekspedisi.

Berdasarkan data sejumlah pelaku penyelundupan satwa sepanjang semester pertama 2020, berasal dari perburuan. Hanya sedikit satwa yang dikirim merupakan hasil penangkaran. Penangkapan satwa di alam liar, menurutnya dilakukan dengan memakai surat izin dari BKSDA. Izin pengepulan akan dilengkapi dengan surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri (SATDN).

Rusmaidi (kanan), Kepala Pos Pengawasan Lalu Lintas Satwa Liar BKSDA Bengkulu Seksi 3 Wilayah Lampung, Rabu (2/9/2020). -Foto: Henk Widi

Permintaan satwa yang cukup tinggi dominan jenis burung kicau, reptil berbagai jenis ular dan kura-kura. Lebih dari 8.000 ekor satwa jenis burung kicau berhasil digagalkan saat akan dikirim melalui pelabuhan Bakauheni. Ratusan ekor kura-kura ambon,ular berbagai jenis, biawak, tokek, diamankan. Modus pengiriman dengan barang ekspedisi lain menjadi cara mengelabuhi petugas.

“Kami kerap tidak mengamankan pelakunya, karena satwa liar kerap dititipkan pada kendaraan ekspedisi, satwa yang diamankan selanjutnya dilepasliarkan ke habitat aslinya untuk menjaga kelestarian, terutama satwa liar dilindungi,” terang Rusmaidi Rabu (2/9/2020).

Perburuan satwa liar banyak dilakukan pada sejumlah hutan basah Sumatra. Berbagai jenis satwa yang diamankan, imbuh Rusmaidi, berasal dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Kepulauan Riau hingga Lampung. Kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jakarta Animal Aid Network (JAAN) dan Flight Protecting Indonesias’s Birds, dilakukan mencegah penyelundupan satwa.

Berbagai jenis satwa yang berhasil diamankan kerap dikirim memakai kendaraan bus, truk, dan mobil pribadi. Selain kerja sama dengan LSM, koordinasi bersama Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandar Lampung, Polres Lamsel terus dilakukan. Perlalulintasan sejumlah satwa liar yang digagalkan mendorong penurunan perilaku perburuan satwa.

“Pengetatan jalur transportasi resmi pelabuhan, bandara terus dilakukan agar satwa liar Sumatra tidak diselundupkan,” bebernya.

Pengakuan sejumlah pengepul satwa dalam perburuan liar kerap mendapat hasil jutaan rupiah. Bagi jasa pengiriman ekspedisi mendapat upah ratusan ribu.

Penerima satwa asal Sumatra umumnya merupakan pengirim, sehingga pelaku bisnis tersebut mengambil keuntungan dari lemahnya pengawasan. Meski lemahnya pengawasan perburuan satwa di tempat asal, pelabuhan Bakauheni menjadi benteng terakhir.

Tingkat kematian satwa dalam pengiriman, menurut Rusmaidi cukup tinggi. Media pembawa berupa boks, kardus, keranjang kerap tidak disertai dengan pakan dan minum yang cukup. Imbasnya, satwa liar yang dilalulintaskan mati dalam perjalanan. Sebagian satwa yang masih hidup akan diamankan di pusat penyelamatan satwa (PPS).

“Saat kondisi satwa sudah membaik bisa dilepasliarkan pada wilayah yang cocok untuk habitat alaminya,” terang Rusmaidi.

Lokasi pelepasliaran satwa liar yang memiliki habitat cukup baik ada di Gunung Rajabasa. Sebagian satwa dilepasliarkan pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TBBS),Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Pelepasliaran satwa menjadi salah satu cara menyelamatkan satwa asal Sumatra, sekaligus menekan perburuan.

Perburuan satwa liar, menurutnya bisa ditekan saat permintaan berkurang. Sejumlah satwa kerap dipesan penghobi reptil, burung kicau di sejumlah pasar satwa. Perburuan dan penyelundupan satwa melanggar Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindakan intelejen dilakukan untuk memantau penyelundupan satwa, agar tidak dikirim ke pulau Jawa.

“Setiap hari, pemeriksaan dilakukan pada pintu keluar pelabuhan Bakauheni, diamankan dan dilepasliarkan untuk efek jera pelaku penyelundupan satwa,” bebernya.

Karman, kepala seksi pengawasan dan penindakan (Kasi Wasdak) Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung menyebut, lalu lintas satwa diawasi karena sejumlah media pembawa merupakan hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK). Satwa liar yang dilalulintaskan harus disertai sertifikat veteriner.

Pelaku pengiriman satwa liar, menurutnya kerap tidak melakukan laporan ke petugas. Perlalulintasan satwa liar yang tidak dilaporkan dominan imbas tidak lengkapnya dokumen. Sebab, selain SATDN, izin pengepul sejumlah dokumen pelengkap tidak disertakan. Mengacu UU No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Ikan,Hewan dan Tumbuhan, perlalulintasan harus dilaporkan.

“Saat ditemukan satwa liar dan tumbuhan tidak disertai dokumen tindakan pengamanan, pemusnahan, pelepasliaran akan dilakukan,” beber Karman.

Sejumlah satwa liar yang dilepasliarkan menjadi cara menekan tindakan perburuan. Satwa liar yang diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan ekonomis kerap harus dihentikan. Hasil keuntungan ekonomis menggiurkan dari bisnis jual beli satwa liar mencapai puluhan juta rupiah, menjadi celah bisnis. Pengamanan dan tindakan hukum, menjadi shock therapy bagi pelaku penyelundupan satwa liar.

Lihat juga...