Perda Covid-19 di Sumbar Mulai Berlaku 11 September

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19 akan mulai diberlakukan pada 11 September 2020 mendatang di Provinsi Sumatera Barat.

“Perda itu nantinya merupakan payung hukum untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, Selasa (8/9/2020).

Gubernur menjelaskan bagi pelanggar Perda tersebut akan diberikan sanksi hukum berupa kurungan ataupun dikenakan sanksi denda bagi pelaku yang melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya dengan adanya Perda itu akan membuat masyarakat lebih sadar lagi untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Sebab selama ini bisa dikatakan masih ada masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan tersebut.

Untuk itu, dengan adanya Perda tersebut diharapkan ada efek jera bagi masyarakat keluar rumah tanpa memakai masker. Makanya hal yang perlu diingat adalah 11 September akan dilakukan sanksi bagi yang melanggar.

“Perda itu berlaku untuk semua orang yang berada di Sumatera Barat. Perda itu juga buka untuk menakut-nakuti masyarakat,” sebut dia.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pada salah satu kegiatan di Padang belum lama ini. -Foto: M Noli Hendra

Irwan menjelaskan dalam pelaksana teknis di lapangan nantinya akan melibatkan polisi dan Satpol PP sebagai penyelenggara dan penegak Perda.

Dia menyatakan sebenarnya pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai disiplin, tapi tak berjalan dengan baik di lapangan. Nyatanya pandemi Covid-19 semakin hari semakin melonjak di Sumatera Barat.

“Untuk itu saya menghimbau masyarakat bisa patuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.

Meski ada peraturan, kata Irwan, kadang-kadang kecenderungan masyarakat tetap abai dan sebagainya. Jadi, disiplin yang dilakukan disana ada sanksi dan sebagainya dengan artain Perda adalah sebuah kebijakan yang mencoba untuk mengikat masyarakat.

“Saya berharap Perda Covid-19 dapat menekan penyebaran Covid-19 khususnya di daerah Sumatera Barat,” harap gubernur.

Selain itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat Hidayat mengatakan sejak pertama kali diumumkan, sekira awal Maret 2020, hingga kemarin kasus terkonfirmasi positif meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai pembatasan sosial sampai tatanan normal baru, tetapi penyebaran jangan kan berkurang, tapi justru tinggi dari hari ke hari. Sementara, belum satupun obat dan vaksin ditemukan, bahkan semua negara berlomba-lomba menemukannya.

Untuk saat ini yang dinilai sebagai satu langkah memutus mata rantai adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. “Tingkat disiplin masyarakat masih sangat rendah, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah. Baik melalui sosialisasi anjuran dan himbauan,” katanya.

Pemerintah di daerah sendiri telah menyampaikan ke DPRD, Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru untuk segera direalisasikan pelaksanaan. Meski Ranperda ini tetap bisa dilaksanakan karena kondisi darurat dan adanya urgensi atas kesepakatan DPRD dan Pemprov Sumatera Barat.

Sebelum Ranperda dilanjutkan pembahasannya, maka terlebih dahulu dilakukan kajian. “Dari hasil kajian yang dilakukan bersama OPD terkait, DPRD dapat memahami alasan, maksud dan tujuan pengajuan Ranperda,” imbuh Hidayat.

DPRD mendukung pembentukan Ranperda dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama dan menciptakan efek jera bagi yang mengabaikannya.

Bapemperda mengusulkan mekanisme dan tahapan dipersingkat, namun tidak mengurangi substansi dan pembentukan produk hukum daerah.

Lihat juga...