Polisi Sebut Pentas Dangdut di Tengah Pandemi Langgar UU

Editor: Koko Triarko

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna, di Semarang, Senin (28/9/2020). –Foto: Arixc Ardana

SEMARANG – Meski aparat kepolisian belum menetapkan penyelenggara pentas dangdut di Kota Tegal sebagai tersangka, namun dipastikan kegiatan tersebut melanggar UU nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan.

“Hingga saat ini, sudah diperiksa beberapa saksi, baik internal atau eksternal. Sudah ada 18 orang yang kami periksa sebagai saksi. Dua di antaranya merupakan saksi ahli pidana dan ahli kesehatan,” papar Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iskandar Fitriana Sutisna, di Semarang, Senin (28/9/2020).

Dijelaskan, meski belum menetapkan tersangka, namun pihaknya memastikan kegiatan pentas dangdut yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Tegal tersebut melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, tentang kekarantinaan kesehatan.

“Ya, melanggar UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya juga memeriksa sejumlah saksi dari anggota polisi, karena melihat dan memberikan peringatan kepada penyelenggara kegiatan tersebut.

“Ada dari polisi yang dimintai keterangan juga, karena yang melihat dan memberikan peringatan kepada penyelenggara,” ujarnya.

Iskandar juga memastikan, terkait izin penyelenggaraan kegiatan sudah dievaluasi. Hasilnya, izin yang diterbitkan bukan untuk panggung besar.

Terpisah, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, juga meminta adanya lakukan tindakan tegas, bahkan proses hukum bila ada yang melanggar protokol kesehatan dalam skala besar. Termasuk kasus pentas dangdut yang dihadiri ratusan penonton di Kota Tegal.

“Ada beberapa kejadian luar biasa yang terjadi di Jateng selama dua pekan terakhir, yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan, dalam upaya pencegahan Covid-19. Kejadian dangdutan di Kota Tegal, pengajian di Pekalongan dan Pemalang, hingga terbaru lomba voli di Kabupaten Brebes, ini perlu menjadi perhatian,” paparnya.

Pihaknya meminta semua kegiatan yang mendatangkan massa untuk ditunda dulu.

“Kami sampaikan dengan tegas, bahwa pemerintah saat ini betul-betul serius. Akan kami lakukan tindakan tegas, bahkan proses hukum bila ada yang melanggar,” tegasnya.

Pihaknya meminta semua masyarakat untuk saling menjaga demi kebaikan bersama.

“Operasi gabungan yang rencananya berakhir September 2020 ini, juga akan kami perpanjang karena kondisi yang masih belum memungkinkan,” papar Ganjar.

Sementara, pengamat kesehatan masyarakat Undip, Dr. Budiyono, kembali menegaskan pentingnya penerapan protokol kesehatan, tanpa kecuali. Apakah itu zona merah, kuning atau hijau, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

“Saya tidak tahu apa alasan penyelenggara menggelar pentas dangdut, sehingga menarik ratusan penonton. Termasuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Apakah karena Kota Tegal sekarang ini kategori zona hijau? Kalau pun iya, seharusnya juga tidak seperti itu,” terangnya.

Diterangkan, jika kemudian dari pentas dangdut tersebut muncul klaster baru Covid-19, maka tracing atau penelusuran yang dilakukan akan sulit. Mengingat, sebaran dan jumlah penonton yang ratusan.

Tracing ini harus cepat dan terarah, jangan sampai muncul klaster baru,” jelas Budiyono.

Tidak hanya itu, dirinya juga kembali mengingatkan penerapan protokol kesehatan ini harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa satu per satu.

“Ibarat kita mau naik motor, kita sudah pakai helm, sepatu, jaket pelindung. Kemudian kita juga sudah jalan dengan hati-hati, jangan melanggar rambu-rambu, tiba-tiba ada orang lain yang ceroboh, kita jadi tertabrak, padahal sudah hati-hati. Ini juga terjadi pada kasus Covid-19. Untuk itu, kesadaran bersama ini harus ditegakkan,” pungkasnya.

Lihat juga...