Prabu-PL: Tata Kelola TPA Burangkeng Belum Mengacu Aturan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

BEKASI — Persatuan Pemuda Burangkeng Peduli Lingkungan (Prabu-PL), kembali menyoroti buruknya tata kelola Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang hingga sekarang masih menerapkan sistem open dumping.

Carsa Hamdani, Ketua Prabu-PL, dan pemuda desa Burengkeng pemerhati lingkungan ditemui di kebun edukasi disekitar TPA Burangkeng, Rabu (9/9/2020). Foto: Muhammad Amin

Padahal aktivis lingkungan hidup sudah berulang kali mengingatkan agar meninggalkan sistem pengelolaan open dumping untuk tata kelola sampah di TPA Burangkeng. Tapi sampai sekarang sistem pembuangan terbuka sampah tetap dilakukan tanpa ada perlakuan apapun, seperti penutupan tanah.

“Sesuai dengan UU, open dumping harus ditinggalkan sejak 2013 silam. Namun kenyataannya, setelah 7 tahun TPA Burangkeng belum juga megaplikasikan perintah undang undang No.18/2008,” ujar Carsa Hamdani, Ketua Prabu-PL kepada Cendana News, Rabu (9/9/2020).

Dengan sistem sekarang, jelas Carsa, tinggal tunggu saja waktunya seperti terjadi longsor, ataupun kebakaran. Karena ribuan ton sampah ditumpuk begitu saja tanpa ada pengurukan tanah yang dilakukan secara berkala.

Dikatakan, dirinya dan sejumlah pemuda yang peduli lingkungan di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi sudah berulang kali mengingatkan terkait pengelolaan sampah tersebut. Tapi belum mendapat respon positif, terkesan memang sengaja dibiarkan begitu saja.

Menurutnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, sudah disampaikan kajian dan lainnya. Tapi, belum ada perubahan, sampah yang datang dari berbagai penjuru Kabupaten Bekasi, masih ditumpuk begitu saja.

“Apakah pengetahuan Pemda Kabupaten Bekasi terkait dengan TPA belum mumpuni atau sengaja ingin mengubur warga di Desa Burangkeng. Karena jika pengelola seperti sekarang tunggu saja waktunya. Karena hal tersebut rentan longsor atau kebakaran,”ujarnya.

Namun demikian dia mengibaratkan TPA itu adalah toilet. Banyak kota memiliki ‘ruang tamu’ yang bagus, tetapi ‘toilet’-nya hanya dibentuk dan dipoles seolah olah kelihatan bagus.

“Ibarat rumah mewah dengan biaya ratusan juta, tetapi toiletnya hanya dialokasikan Rp 1 juta,” katanya menganalogi tata kelola sampah TPA Burangkeng di Kabupaten Bekasi.

Seharusnya papar Carsa, Kabupaten Bekasi, sebagai wilayah sudah modern dikenal sebagai kawasan industrinya sanggup mencari investor dari berbagai negara untuk memperbaiki ‘toilet’ di Desa Burangkeng.

Dia berharap ada truk sampahnya menggunakan compactor, TPA nya juga standar Internasional sehingga dampak negatif di masyarakat dapat diminimalisir. Sehingga warga yang berada di lingkungan TPA bisa lebih terjaga kesehatannya.

“Kami akan terus mendorong, para pemangku kebijakan agar mengelola sampahnya secara benar dan baik. Karena jika tidak dampak nya akan diderita oleh warga Burangkeng,”tukasnya.

Secanggih apapun peralatan pengolahan sampah, tegas Carsa, dalam pengelolaan sampah pasti masih tetap meninggalkan residu.

“Kami tentunya ingin tata Kelola TPA Burangkeng mengikuti regulasi undang-undang sehingga akan optimal dalam implementasinya,” pungkasnya.

Diketahui Seperti di pasal 44 ayat (1) UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem terbuka paling lama satu tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Kemudian ayat (2) pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang tersebut.

Lihat juga...