PSBB Kembali Diberlakukan, Ekonom UGM: UMKM akan Tetap Bertahan

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

YOGYAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D, mengaku optimistis para pelaku UMKM tidak akan terpukul dan tetap akan bisa bertahan di tengah masa krisis saat ini, pasca diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Ekonom UGM, Rimawan Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D, (ist)

Hal itu disebabkan karena para pelaku UMKM dinilai sudah melakukan adaptasi pada saat PSBB pertama lalu. Sehingga ketika saat ini ada PSBB kedua, para pelaku UMKM dinilai telah melewati learning process atau proses belajar.

Ia menjelaskan, saat pemberlakuan PSBB pertama, banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum bisa sepenuhnya melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang muncul akibat pandemi.

Namun ketika diberlakukan PSBB kedua, para pelaku UMKM yang telah melewati learning process tidak akan kaget untuk bisa menghadapi situasi sulit serta perubahan-perubahan yang terjadi.

“Pada bulan Maret hingga Mei lalu semua masih meraba-raba, masih mencoba mana yang bisa jalan, mana yang tidak. Tapi sekarang saya kira semua sudah mulai tahu apa yang dapat dilakukan,” kata Rimawan Senin (14/09/2020).

Setelah belajar dan menyesuaikan usaha secara dinamis di tengah kondisi pasar yang tidak menentu, menurut Rimawan saat ini bahkan telah banyak usaha-usaha baru yang justru bermunculan di tengah pandemi.

Layanan pembelian bahan makanan secara daring serta jasa penyelenggara acara pernikahan secara virtual menjadi beberapa contoh peluang usaha yang muncul dan berkembang beberapa bulan belakangan sebagai hasil dari proses pembelajaran dan adaptasi dengan kondisi yang baru.

“Layanan virtual wedding, misalnya, itu ada delapan sektor ekonomi yang digerakkan, jadi roda perekonomian itu tetap berjalan,” paparnya.

Keberadaan UMKM yang menyumbang sekitar 60 persen perekonomian nasional, menurutnya, menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara maju yang lebih banyak mengandalkan industri-industri besar.

Untuk mengaktifkan perekonomian, pemerintah menurutnya perlu lebih mendorong sektor UMKM. Ia juga menilai perlu ada perubahan pada key performance indicator yang lebih diarahkan pada pencapaian outcome dan bukan penyerapan anggaran.

“Penyerapan anggaran dari Rp700 Triliun yang terserap hanya dua puluh persen. Ini yang keliru dari cara berpikir selama ini, pemerintah memberikan stimulus fiskal secara makro, padahal pada tingkat mikro, proses bisnis sudah berubah 180 derajat,” terangnya.

Lebih lanjut, Rimawan mengatakan di tengah masa pandemi, masyarakat dan pemerintah perlu bersikap realistis dengan tidak memiliki ekspektasi yang berlebihan, serta menyadari bahwa pola pikir serta kebijakan yang lama tidak lagi relevan untuk diterapkan.

“Kita harus memahami sekarang semua negara mengalami kondisi yang sulit. Mari menata ekspektasi, jangan lagi bicara high growth rate, tapi bagaimana bisa bertahan melewati situasi yang ada,” kata Rimawan.

Pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga perlu saling mendukung agar terdapat kebijakan yang jelas dan konsisten. Hal ini menjadi penting karena kepercayaan masyarakat akan ditentukan oleh integritas, transparansi, serta kebijakan yang berfokus pada hasil.

“Jangan sampai gubernur mengatakan A pemerintah mengatakan B, atau sebaliknya. Butuh kebersamaan, sehingga kemudian masyarakat akan mengikuti,” ucapnya.

Lihat juga...