PSBB (Lagi) Harus Serentak

OLEH: ABDUL ROHMAN

Abdul Rohman, CEO Cendana News -Foto: Ist

BEBERAPA hari lalu, Anies Baswedan mengikrarkan kembali berpihak kepada rakyat, dengan men-declare menarik hand rem untuk menahan atau bahkan menghentikan laju Covid-19, melalui new PSBB. Sebelumnya Anies terlihat berdamai dengan rezim pemerintah pusat beserta kroni-kroni bisnisnya yang menginginkan pemberlakuan new normal sebelum waktunya.

Pemberlakukan new normal secara tergesa-gesa itu bisa diduga kuat (terbaca dari analisis kebutuhan dan intervensi kebijakan di masa krisis), untuk memperlambat kebangkrutan kerajaan bisnis para kroni rezim, yang sebenarnya sulit untuk dipertahankan lagi. Seperti usaha jasa perhotelan, mall, cafe-cafe besar, pusat-pusat hiburan, yang sampai pertengahan tahun 2021, diprediksi tetap akan mengalami kemerosotan, walau diintervensi dengan beragam insentif promosi.

Masa Covid-19, prioritas kebutuhan masyarakat terletak pada: (1) kebutuhan pangan, (2) langkah-langkah darurat kesehatan termasuk menghentikan Covid-19, dan (3) pendidikan, beserta (4) program penunjangnya seperti transportasi, listrik dan energi. Di luar ketiga itu merupakan kebutuhan sekunder. Maka intervensi kebijakan dan anggaran di luar ketiga hal di atas sebenarnya harus bersifat sekunder pula.

Pada awal Covid-19, Anies terlihat jelas keberpihakannya terhadap rakyat, dengan melawan kebijakan pemerintah pusat yang tidak segera memberlakukan karantina wilayah. Melalui tarik ulur dengan pemerintah pusat yang menegangkan, Anies berhasil memberlakukan PSBB. Pada PSBB tahap pertama, Anies berhasil menekan laju Covid-19 Jakarta di bawah 50 case per day. Sayangnnya, pemberlakuan new normal sebelum waktunya mendongkrak laju Covid-19 yang saat ini mencapa 1000 case per day dan kapasitas RS Covid-19 di ambang jenuh.

Kenapa new normal mengalami kegagalan? Pertama, new normal diberlakukan ketika kasus Covid-19 masih belum benar-benar mereda. Selandia Baru menerapkan new normal ketika tidak ada kasus penambahan baru selama dua minggu berturut-turut. Memberlakukan new normal sebelum kasus Covid-19 benar-benar berhenti hanya akan membuka kembali pintu penularan Covid-19 seperti sebelumnya.

Kedua, PSBB di Indonesia, khususnya antarwilayah yang saling terhubung, tidak diberlakukan serentak. Tentu masih ingat ketika DKI Jakarta sudah memberlakukan PSBB, daerah lain di Jawa menyusul PSBB beberapa minggu kemudian. Oleh karena itu ketika di DKI kasus Covid-19 sudah mulai surut, sementara daerah lain termasuk Surabaya masih Black Zone, pemberlakukan new normal seperti membuka kanal penyebaran baru dari daerah yang masih tinggi kasusnya ke daerah yang sudah melandai.

Melonjaknya Covid-19 selama new normal, menjadikan Indonesia terkena banned oleh hampir 60 negara. Dampaknya bukan hanya lalu lintas orang saja yang tertutup, tapi aktivitas bisnis dengan negara-negara itu, seperti arus wisatawan dan ekspor-impor, akan tersendat dan berdampak pada perekonomian dalam negeri. Situasi ini menjadikan hipotesa lama pada awal Covid-19 menjadi aktual. Bahwa karantina wilayah /PSBB serentak hingga Covid-19 mereda, lebih murah ongkos ekonominya daripada new normal sebelum waktunya. Terbukti kebijakan new normal itu tidak bisa mendongkrak ekonomi dan justru merosot.

Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, maka PSBB harus serentak di semua wilayah Indonesia, khususnya yang masih muncul kasus harian. Terlepas dari itu semua, Jakarta sebagai centrum kegiatan ekonomi-politik-pemerintahan dari bangsa ini harus tegas. PSBB Jakarta harus diberlakukan sampai Covid-19 mereda dan abaikan pihak-pihak yanng hendak mencederai nyawa rakyat. ***

ARS, Bangka-Kemang, 11-09-2020

Lihat juga...