Pulihkan Ekonomi Nasional, Anggaran Kemenko Perekonomian Naik Rp50 Miliar

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) akhirnya menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50 miliar. Dengan demikian, Kemenko Perekonomian  mengelola total anggaran sebesar Rp443,3 miliar.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar tersebut, sepenuhnya dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Pasalnya, anggaran itu masih belum terakomodasi dalam Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021. Sehingga, pagu alokasi anggaran meningkat menjadi Rp443,3 miliar dari semula sebesar Rp393,3 miliar.

“Komite memiliki sejumlah kegiatan antara lain melaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Rakor dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; Publikasi Kebijakan dan Humas; Monitoring dan Evaluasi; dan Operasional Sekretariat Komite PC-PEN,” ujar Airlangga Hartarto, Selasa (8/9/2020) di Jakarta.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang  Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini sedang dilakukan revisi terhadap Perpres tersebut dan masih dalam proses penetapan Presiden, dalam rangka: Penguatan Kelembagaan dan Perampingan Organisasi; Pengaturan Mekanisme Pelaporan dan Efisiensi Koordinasi; dan Sumber Pendanaan (Anggaran).

Di samping itu, khusus untuk pagu Anggaran Kemenko Perekonomian, kata Airlangga, sejak tahun 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan, khususnya untuk Program Koordinasi. Sedangkan, Program Dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan CPNS baru, pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.

Sementara dari sisi postur anggaran berdasarkan jenis belanja, terbagi atas Belanja Pegawai Rp118,5 miliar, Belanja Barang Rp269 miliar, dan Belanja Modal Rp5,72 miliar. Hal ini dapat dibandingkan dengan postur di 2020 yaitu: Belanja Pegawai Rp116 miliar, Belanja Barang Rp286 miliar, dan Belanja Modal Rp7,3 miliar.

“Dapat dilihat bahwa belanja barang meningkat dan belanja modal menurun karena ada perubahan pos belanja dari belanja modal menjadi belanja barang (dalam bentuk sewa kendaraan dinas, laptop, ruangan kantor, dan lain-lain) sehingga lebih efisien,” pungkas Airlangga.

Lihat juga...