Pupuk Bersubsidi di Karanganyar Langka, Kuota Dipangkas 40 Persen

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

SOLO – Keluhan petani akibat sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi mendapat jawaban dari Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Keberadaan pupuk bersubsidi yang sangat sulit ditemukan tak lain imbas dari pengurangan jatah pupuk bersubsidi secara nasional.

Kepala Dinas Pertanian Karanganyar, Siti Maesaroh, menjelaskan, pupuk bersubsidi yang ada di Karanganyar saat ini tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Jika pada RDKK tahun 2020 ini sebanyak 24 ribu ton kebutuhan petani di Karanganyar, namun yang tersedia hanya 13 ribu ton. Jumlah ini pun harus tersebar di 17 kecamatan yang ada di Karanganyar.

Petani di Karanganyar menjerit akan kelangkaan pupuk bersubsidi, Jumat (4/9/2020) – Foto: Harun Alrosid

“Sesuai dengan SK Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, penebusan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Petani yang belum memiliki kartu tani atau punya kartu tani tapi tidak bisa membeli pupuk, berarti kartu taninya terblokir. Untuk mengaktifkan silakan datang ke BRI Desa setempat,” ujar Siti Maysaroh, Jumat (4/9/2020).

Kelangkaan pupuk bersubsidi menurut Siti Maesaroh tak lain dampak dari pengurangan kuota yang terdapat dalam RDKK. Kondisi ini tak hanya terjadi di Karanganyar melainkan secara nasional, karena semua kuota pupuk bersubsidi dipangkas 40 persen. Sebanyak 24 ribu ton sesuai dengan RDKK ini hanya dicontohkan untuk kebutuhan pupuk urea. “Jadi memang terbatas pupuk subsidi kita saat ini,” tambahnya.

Sebagai solusi karena pupuk bersubsidi terbatas, Kadistan Karanganyar itu mengimbau kepada petani untuk bisa mencukupi dengan membeli pupuk non subsidi. Selain itu, petani juga diminta untuk lebih memanfaatkan pupuk kompos dibanding dengan pupuk non subsidi yang harganya sangat jauh jika dibanding dengan pupuk subsidi.

“Yang tercover hanya 60 persen dari kebutuhan petani, sisanya harus beli non subsidi atau pupuk organik. Kalau tidak dengan pupuk kompos,” terangnya.

Meski kondisi terbatas, Siti Maesaroh memastikan kondisi pupuk di tingkat pengecer tersedia. Namun, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Kendati saat ini kartu tani masih menjadi persoalan tersendiri karena masih tertulis kebutuhan pupuk sesuai lahan yang dimiliki. Pada kenyataannya yang dapat dibeli petani hanya 60 persen dari yang tertulis di kartu tani.

“Misalnya satu petani punya satu hektar lahan, maka di kartu tani tertulis kebutuhannya 250 kg. Tapi petani hanya dapat 60 persen dari 250 kg itu. Ini yang belum ada pembaharuan,” tegas dia.

Selain keterbatasan pupuk bersubsidi, hal teknis lainnya juga membuat petani merasa kesulitan. Salah satunya adalah kartu tani tidak dapat dipindahtangankan atau diambilkan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) atau kelompok tani. Sementara petani bekerja hampir seharian berada di lahannya.

“Kartu tani ini diambilkan PPL tidak boleh. Makanya kita terus dampingi agar petani bisa mengambil sendiri. Yang kartunya masih terblokir juga kita antarkan biar bisa diaktifkan di BRI tingkat desa,” tandasnya.

Sementara itu, Sugi (62), salah satu petani di Karanganyar masih mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi meski dirinya memiliki kartu tani. Tempat yang ditunjuk menyediakan pupuk subsidi selalu kosong sehingga dirinya mencari hingga di luar desa dan kecamatan. Akan tetapi upaya yang dilakukan tetap sia-sia karena tidak mendapat pupuk subsidi.

“Kalau pupuknya itu ada tidak masalah, lha ini barangnya juga tidak ada. Cari pupuk non subsidi juga sulit, harganya juga sangat mahal. Terus mau bagaimana lagi nasib petani kecil seperti saya,” katanya.

Lihat juga...