Pupuk Bersubsidi Langka, Petani Didorong Gunakan Pupuk Organik

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Penggunaan pupuk organik, dinilai menjadi salah satu cara yang tepat untuk mengatasi kebutuhan pupuk petani, di tengah kelangkaan pupuk bersubsidi.

Terlebih, bahan baku pupuk organik yang melimpah dan murah, serta relatif mudah dalam pembuatannya, menjadi alasan kenapa petani didorong untuk berpindah ke pupuk non kimia tersebut.

“Pemerintah harus mampu mendorong pengembangan pupuk organik. Ini menjadi cara yang bagus, untuk menghapus ketergantungan petani terhadap pupuk bersubsidi,” papar Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl di Semarang, Minggu (27/9/2020).

Pihaknya juga mendorong ada gerakan bersama dari pemerintah dan dinas terkait, dalam memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik.

“Pupuk organik ini bisa menggunakan kompos, kotoran ternak, atau bahan-bahan alami lainnya. Jika ingin mengembangkan pupuk organik, Pemprov Jateng juga sudah mulai memetakan potensi ternak atau sumber penghasil pupuk organik lainnya di satu daerah,” terangnya.

Sementara, terkait kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi di Jateng, dirinya melihat hal tersebut salah satunya disebabkan karena proses pendistribusian antar wilayah yang tidak bersamaan atau merata.

“Saya melihat munculnya kelangkaan pupuk bersubsidi ini, karena pendistribusiannya tidak bersamaan. Misalnya, wilayah A tengah membutuhkan pupuk karena sedang masa tanam, namun waktunya tidak sama dengan pola pendistribusian di agen,” tandas Richard, panggilan akrabnya.

Ditegaskan, untuk itu perlu diperkuat penataan dan pengawasan agen, sehingga distribusi dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Harus ada pengawasan di dinas, agar tidak ada salah manajemen pendistribusian, sehingga ketika petani membutuhkan pupuk pada masa tanam, persediaan sudah siap,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Jateng, Suryo Banendro mengatakan, untuk mengatasi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi, pihaknya sudah mengajukan penambahan kuota sejak 15 Juni 2020 lalu.

“Kami sudah mengajukan penambahan sebanyak 390 ribu ton. Mudah-mudahan terealisasi semuanya, untuk memenuhi kekurangan pupuk petani di Jateng,” jelasnya.

Suryo menambahkan, untuk menjaga agar tepat sasaran,  saat ini pembelian pupuk bersubsidi diatur dengan kartu tani.

“Hanya pemilik kartu, yang bisa membeli pupuk bersubsidi karena datanya sudah masuk database. Pengaturan ini untuk mencegah kelangkaan pupuk yang disebabkan pembelian tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Tidak hanya itu, sebelumnya petani juga harus terlebih dulu masuk dalam daftar rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

“Jadi petani mengusulkan kebutuhan pupuknya berdasarkan luasan lahan dan jenis tanaman kepada kelompok tani. Nanti keluar kuota tiap kelompok dan tiap petani, “pungkasnya.

Lihat juga...