Pupuk Subsidi Langka di Bekasi, Ini Penjelasan Distan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Kepala Bidang (Kabid) Penyuluhan Pertanian, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Firman Heryadi, mengaku bahwa kelangkaan pupuk urea subsidi di wilayah setempat sudah diprediksi sejak Juni 2020 lalu.

Bahwa pupuk subsidi akan terjadi kelangkaan mulai Agustus hingga Oktober 2020. Hal dikarenakan aturan Menteri Pertanian bahwa alokasi pupuk bersubsidi tidak lagi diusulkan oleh dinas secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Regulasi pendistribusian pupuk subsidi dari pusat tahun ini bersifat vertikal dari usulan kelompok tani melalui penyuluh setempat dengan menggunakan aplikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diinput ke dalam sistem dengan basis NIK melalui e-RDKK,” ungkap Firman kepada Cendana News, Senin (21/9/2020).

Firman Heryadi, Kabid Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, menyampaikan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk subsidi, Senin (21/9/2020). Foto: Muhammad Amin

Artinya ungkap dia, alokasi yang diberikan pusat akan berbanding lurus dengan apa yang ter-upload di dalam aplikasi e-RDKK. Sementara agar bisa di-upload syaratnya papar dia, petani harus sudah tergabung ke kelompok tani dan memiliki lahan kurang lebih dari dua hektare kemudian mempunyai e-KTP dan KK.

Kendala di lapangan wilayah Kabupaten Bekasi, masih banyak para petani, yang belum mempunyai e-KTP dan KK untuk di-upload. Sehingga itu sebagai syarat mutlak tidak terpenuhi karena jika tidak memiliki e-KTP dan KK tidak bisa di-upload.

Kendala lain dari sistem tersebut karena dibuka sebulan hanya empat hari untuk upload. Sehingga Kabupaten Bekasi hanya bisa meng-upload, kurang lebih kebutuhan mencapai 18 ribu ton. Sementara kebutuhan pupuk subsidi biasanya 22 ton.

“Jadi Kabupaten Bekasi saat ini kekurangan 5000 ton pupuk subsidi. Saat ini, kami sudah usulkan tambahan alokasi pupuk urea ke pusat melalui Distan Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Terkait dengan kondisi kelangkaan sekarang, penyuluh di lapangan juga sudah menyarankan kepada petani sementara menggunakan pupuk jenis NPK sebagai pengganti pupuk jenis urea. Tapi, imbuhnya, harganya lebih tinggi dibanding dengan pupuk subsidi.

Dikonfirmasi, terkait petani yang telah memiliki kartu tani tapi susah mendapatkan pupuk subsidi sebagai salah satu syarat dalam membeli pupuk subsidi, Firman menyarankan untuk mengajukan ke penyuluh di wilayahnya.

“Mereka yang sudah memiliki kartu tani tapi belum bisa mendapatkan pupuk subsidi mungkin kuota di kartu taninya kosong. Yang mengisi kuota di kartu tani itu dari Bank Mandiri, kemungkinan belum di-inject atau diinstal dari Bank Mandiri. Yang sudah punya kartu tani tapi belum bisa menggunakankan dapat dikumpulkan agar pihak Bank Mandiri datang guna mengaktifkan kartu tani tersebut,” jelasnya.

Sekretaris HKTI Kabupaten Bekasi, Yuli Purwiati, dikonfirmasi terpisah, terkait kelangkaan pupuk subsidi di wilayah setempat, mengakui terjadi kelangkaan akibat kuota tidak sesuai dengan jumlah petani.

Sekretaris HKTI Kabupaten Bekasi, Yuli Purwiati, mengakui sudah banyak pengaduan dari petani. Kondisi kelangkaan pupuk subsidi sudah dilaporkan ke pusat untuk segera dicarikan solusi, Senin (21/9/2020) – Foto: Muhammad Amin

“Kelangkaan pupuk subsidi, tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Tapi menyeluruh di tingkat petani. Kondisi ini, kita sudah lapor ke HKTI pusat, agar bisa segera dicarikan solusi bagi petani,” ungkap Yuli Purwiati kepada Cendana News.

Ia mengakui bahwa HKTI Kabupaten Bekasi, sudah banyak menerima pengaduan petani terkait kelangkaan pupuk subsidi. Bahkan lanjut Yuli, sudah berkoordinasi langsung dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

“HKTI sudah menjembatani ke Dinas Pertanian bidang penyuluhan agar membantu terkait kartu tani. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi dengan kartu tani. Tapi memang kendalanya di sistem, untuk mendapatkan pupuk subsidi sesuai aturan pusat,” pungkas Yuli.

Lihat juga...