Relaksasi PBB-P2 Sukses Mendorong Realisasi Capaian Pajak di Kabupaten Bogor

Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman, saat ditemui di kantornya, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8/2020) – Foto Ant

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat melalui Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda), berhasil mencapai realisasi pajak daerah hingga 80 persen. Capaian itu diperoleh, setelah menerapkan relaksasi di sektor pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Berkat relaksasi pajak, realisasi pajak daerah hingga 28 Agustus sudah mencapai 80 persen. Sementara pendapatan daerah sudah terealisasi 56 persen dari target Rp1,4 triliun. Sisa empat bulan lagi atau efektif 100 hari, kita maksimalkan untuk mencapai target,” ungkap Kepala Bappenda Kabupaten Bogor, Arif Rahman, Senin (31/8/2020).

Dengan kondisi terakhir tersebut, Bappenda Kabupaten Bogor mengambil langkah untuk tidak memperpanjang program relaksasi pajak di sektor tersebut. Sehingga relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi dan pemberian diskon 10 persen bagi wajib pajak berakhir pada 31 Agustus 2020.

Arif menyebut, pencabutan relaksasi itu didasari atas potensi penerimaan pajak Pemkab Bogor yang telah meningkat signifikan sejak pemberlakuan relaksasi pada 1 Juli 2020. “Setelah dipertimbangkan beberapa masukan, kemudian melihat potensi penerimaan kita meningkat, kita stop sampai 31 Agustus 2020 ini,” tandas Arif.

Relaksasi pajak disebutnya, berdampak signifikan bagi pendapatan daerah Kabupaten Bogor di sepanjang 2020. Pasalnya, selama masa relaksasi itu, wajib pajak tidak perlu membayar denda administratif, akibat keterlambatan membayar pajak pokok. “Relaksasi memberikan penghapusan sanksi administrasi dan pemberian diskon 10 persen bagi wajib pajak. Lewat relaksasi itu, justru membantu peningkatan penerimaan kita,” terangnya.

Relaksasi pajak di Kabupaten Bogor tertuang dalam Peraturan Bupati Bogor No.38/2020, tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2 terhitung sejak 1 Juli-31 Agustus 2020. Selain PBB-P2, relaksasi pajak juga sempat diterima dunia usaha, seperti perhotelan, restoran, hiburan dan parkir. Namun, penundaan pembayaran pajak itu harus dihentikan pada 31 Agustus 2020. (Ant)

Lihat juga...