Riset Fenomena Alam Bantu Perumusan Kebijakan Mitigasi Bencana

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Riset pada suatu fenomena alam, akan membantu perumusan kebijakan pengembangan wilayah dan mitigasi bencana di pesisir, sehingga upaya pengembangan wilayah pesisir akan sesuai dengan karakteristik wilayah dan siap menghadapi bencana yang berpotensi terjadi.

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP), Nia Naelul Hasanah Ridwan, menyatakan mitigasi bencana yang merupakan bagian dari riset terhadap kerentanan pesisir, diharapkan bisa menjadi bagian sinkronisasi dan sinergitas dengan masyarakat, pemda maupun instansi terkait lainnya untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil.

Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan, Rudi Alek Wahyudin, saat acara daring yang diselenggarakan oleh LRSDKP, Kamis (3/9/2020). –Foto: Ranny Supusepa

“Riset dilakukan pada titik-titik yang berpotensi rentan, seperti abrasi, erosi maupun liquifaksi di wilayah pesisir akan membantu dalam proses penyusunan kebijakan mitigasi,” kata Nia, dalam talkshow yang diselenggarakan oleh LRSDKP, Kamis (3/9/2020).

Di Indonesia, wilayah pesisir memiliki porsi yang cukup besar dalam sumbangsihnya untuk perumusan mitigasi bencana.

“Ini akan menjadi rangkaian mitigasi, baik dalam langkah kebijakan di pemerintah, dari segi ilmu pengetahuan untuk para akademisi dan rising awareness di masyarakat. Sehingga penanganan bencana pesisir bisa lebih optimal,” ujarnya.

Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan, Rudi Alek Wahyudin, menyatakan dengan disampaikannya hasil riset kepada publik, diharapkan dapat membangun sinergitas dan kerja sama dengan instansi lainnya untuk membangun bersama kewaspadaan akan kondisi Indonesia.

“Indonesia ini kaya. Tapi, punya potensi bencana yang mengikuti posisi geografisnya. Potensi bencana ini bukan berarti menjadi halangan untuk mengembangkan wilayah pesisir dengan kegiatan yang bernilai ekonomi,” kata Alek, dalam kesempatan yang sama.

Riset, lanjutnya, akan menjadi upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari bencana, baik dari segi materi maupun potensi adanya korban jiwa.

“Satu contohnya, dengan melakukan riset pada bencana likuifaksi yang terjadi di Poso, ada beberapa poin yang bisa kita ambil,” ucapnya.

Pertama, pemerintah baik pusat maupun daerah bisa secara bersama untuk meningkatkan kesiagaan berbasis pengendalian tata ruang.

“Ke dua, para pemimpin daerah bisa mempersiapkan penanggulangan dan penanganan bencana secara tuntas. Ke tiga, dibangunnya kolaborasi pentahelix untuk menyampaikan informasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam hal mitigasi bencana,” lanjutnya.

Ke empat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang penanganan bencana, sehingga siap dalam menghadapi bencana serta melakukan kolaborasi dan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.

“Mengapa ini perlu dilakukan? Agar kita bisa menjadikan laut sebagai sumber kehidupan ekonomi secara nasional dan bagi masyarakat sekitar, tanpa mengurangi kesiapan kita untuk hidup waspada di kawasan berpotensi bencana,” pungkasnya.

Lihat juga...