RUU Cipta Kerja Dikhawatirkan Ubah Standar Upah Pekerja

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Peneliti IDEAS, Ashar Muhammad pada diskusi webinar IDEASTalks, di Jakarta, Rabu (30/9/2020). Foto: Sri Sugiarti

JAKARTA — Peneliti Institute For Demographic and Proverty Studies (IDEAS), Ashar Muhammad mengkhawatirkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) akan membuat upah pekerja menurun. 

Padahal menurutnya, rumus penentuan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diatur Undang-UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, UMP dalam RUU Ciptaker dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonomi daerah.

“RUU Cipta Kerja ini akan mengubah standar minimum mengupah pekerja menjadi lebih rendah. Inilah yang kami khawatirkan,” ujar Ashar pada diskusi webinar IDEASTalks bertajuk ‘Nasib Buruh, Pengangguran, dan Program Pekerja di Masa Pandemi’, di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Lebih lanjut dia menyampaikan, berdasarkan simulasi IDEAS mencoba
menyimulasikan perbandingan UMP 2020 antara ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 dengan RUU Ciptaker.

Hasilnya, kata Ashin, UMP di seluruh provinsi turun. Misalnya, UMP Aceh dengan Permenaker No 15 tahun 2018 berada di atas Rp 3 juta. Namun, jika
menerapkan skema RUU Ciptaker, maka UMP Aceh berkisar Rp2,8-2,9 juta.

Hal ini menjadikan tentu kesenjangan sangat terlihat di daerah dengan PDRB rendah, seperti di Papua. “UMR berkisar di angka Rp 3 juta, ini akan turun menjadi sekitar Rp 2,5 juta. Jadi, dengan skema UMP RUU Cipta Kerja ini, semuanya menjadi lebih rendah,” tukasnya.

Tentu lanjut dia lagi, selain mengubah rumus UMP, RUU Cipta Kerja juga menghapus upah minimum kabupaten/kota (UMK). Juga upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

Ketentuan ini menurutnya, akan menurunkan pendapatan pekerja sektor-sektor tertentu. Yakni penurunan pendapatan paling mencolok di penghapusan UMK dan UMSK.

Karena ada beberapa kabupaten/kota yang standar gajinya lebih tinggi dari provinsi.

“Contoh di Jawa Barat (Jabar) dengan UMP sekitar Rp1,7-1,8 juta. Sementara UMK di Kota Depok sekitar Rp4 juta. Ini bisa kita lihat di Jabar saja, lebih rendah daripada kabupaten/kota,” pungkasnya.

Lihat juga...