Serapan Anggaran UMKM Belum Sampai Setengah Target

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Hingga awal Septermber 2020, serapan anggaran untuk dukungan UMKM baru terealisasi sebesar Rp52,09 triliun atau 36,6 persen dari pagu yang disediakan sebesar Rp123,47 triliun. Meski belum mencapai setengah dari target, namun pemerintah bersyukur, karena trennya terus bergerak cepat.

“Klaster ini memang serapannya sempat mengalami pelambatan, Juli kenaikannya hanya Rp1 triliun, kemudian Agustus naik Rp21 triliun menjadi Rp52,09 triliun,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran, Kunta Nugraga, dalam webinar bertajuk Prospek Pemulihan Ekonomi Industri UKM, Selasa (8/9/2020).

Klaster dukungan UMKM ini sendiri terbagi ke dalam lima program, pertama restrukturisasi kredit melalui penempatan dana di perbankan terealisasi Rp41,2 triliun atau 52,2 persen dari anggaran Rp78,8 triliun.

Kedua, program pembiayaan investasi kepada koperasi telah terealisasi sepenuhnya senilai Rp1 triliun. Stimulus PPh final UMKM ditanggung pemerintah telah terealisasi Rp302 miliar atau 12,5 persen dari total anggaran Rp2,4 triliun.

Ketiga, subsidi bunga kredit untuk UMKM terealisasi Rp2,55 triliun atau 7,2 persen dari total anggaran Rp35,28 triliun. Keempat, penjaminan modal kerja untuk UMKM melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo telah terealisasi Rp51,84 miliar atau 10,3 persen dari total Rp5 triliun.

Kelima, bantuan presiden produktif untuk usaha mikro yang hingga Agustus 2020 telah terealisasi Rp6,99 triliun atau 24,2 persen dari total pagu Rp28,8 triliun kepada 2,5 juta pelaku usaha.

“Kami optimistis anggaran stimulus tersebut bisa terserap sepenuhnya hingga akhir tahun untuk membantu pemulihan UMKM dari tekanan pandemi virus covid-19,” tukas Kunta.

Selain itu, Kunta juga menambahkan, bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dukungan UMKM di tahun depan, antara lain; Subsidi bunga KUR; Dukungan pembiayaan terhadap kredit usaha modal kerja; Penempatan dana di perbankan; Penjaminan loss limit; dan Cadangan Pembiayaan PEN.

“Anggaran yang kita alokasikan tentunya lebih kecil dari tahun ini, hanya sekitar Rp48,8 triliun. Namun kami cukup yakin dengan anggaran itu kita bisa betul-betul memulihkan ekonomi nasional melalui pemulihan UMKM,” papar Kunta.

Di forum yang sama, Peneliti Senior Smeru Institute, Palmira Permata Bachtiar, menyayangkan progres realisasi penyerapan anggaran dukungan UMKM masih rendah. Menurutnya, salah satu faktor penyebab hal itu terjadi adalah sosialisasi yang kurang masif dari pemerintah.

“Berdasarkan hasil survei dari Business Pulse Survey, mayoritas UMKM atau 61 persen UMKM tidak tahu dengan berbagai program dukungan untuk mereka. Ini artinya sosialisasi program itu tidak sampai ke para pelaku UMKM,” jelas Palmira.

Lebih lanjut, Palmira mengungkapkan, bahwa selama masa pandemi, usaha mikro merupakan skala dunia usaha yang paling terpukul. Dari hasil survei yang sama disebutkan, hampir 10 persen usaha mikro mengalami kebangkrutan, sementara usaha kecil dan menengah 3 persen, dan usaha besar hanya 1 persen.

“Usaha mikro juga paling tinggi dari sisi kesulitan membayar kredit, kesulitan membayar gaji, kesulitan membayar sewa, dan kesulitan membayar listrik serta air. Jadi perlu sekali disosialisakan secara masif, dan pemerintah juga perlu terus memperbaiki kinerjanya,” pungkas Palmira.

Lihat juga...