Staf Ahli: Belanja Pusat dan Daerah Harus Harmonis

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Staf Ahli Menteri Keuangan, Candra Fajri Ananda pada kegiatan talkshow beberapa waktu lalu. Foto Amar Faizal Haidar

JAKARTA — Di tengah lesunya aktivitas ekonomi akibat pandemi, peran pemerintah melalui belanja pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, belanja pemerintah, yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian, ternyata tercatat tumbuh minus 6,9 persen hingga akhir Agustus lalu.

“Secara umum, kita bisa simpulkan bahwa saat sektor swasta dan rumah tangga sama-sama terpukul, maka belanja pemerintah yang kontraktif menjadi kunci utama untuk memulihkan ekonomi nasional. Dengan kata lain, mendorong belanja pemerintah di kuartal III dan IV mutlak perlu dilakukan pemerintah, agar pertumbuhan di kuartal III bisa sesuai harapan kita semua,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan, Candra Fajri Ananda, Senin (14/9/2020) di Jakarta.

Menurut Candra, langkah ideal yang diperlukan Indonesia saat ini dalam mendorong belanja pemerintah adalah dengan memperbaiki sinkronisasi belanja antara pusat dan daerah. Pasalnya, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran yang besar untuk mengungkit upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk juga berperan mendukung kelanjutan pelaku UMKM terdampak Covid-19.

“Dalam konteks PEN sendiri, pemerintah pusat telah mengalokasikan pos untuk belanja sektoral dan pemda dengan pagu anggaran mencapai Rp106 triliun,” tandas Candra.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut, kata Candra, alokasi yang diarahkan untuk pemda di antaranya Dana Insentif Daerah (DID) pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan Dana Alokasi Fisik (DAK) Rp8,7 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.

“Selain itu juga ada alokasi untuk pariwisata Rp3,8 triliun, insentif perumahan Rp 1,3 triliun, serta program padat karya kementerian dan lembaga Rp18,44 triliun. Khusus untuk pos sektoral dan pemda, dari pagu Rp106 triliun tersebut, sayangnya baru terealisasi sebesar Rp7,4 triliun atau hanya 6,99 persen,” tukas Candra.

Tak hanya dalam hal realisasi dana PEN, namun dalam kuartal ke depan optimalisasi peran pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan dalam hal penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga terkait. Data menunjukkan bahwa sampai saat ini serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum menunjukkan perbaikan. Bahkan, masih terdapat dana pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp170 triliun.

“Data Kemendagri menyebutkan, ada lima provinsi dengan serapan di atas rata-rata nasional yakni DKI Jakarta 54,06 persen, Kalimantan Selatan 53,49 persen, Sumatera Barat 51,88 persen, Sulawesi Selatan 50,25 persen dan Gorontalo 48,81 persen. Sementara itu masih ada dua provinsi dengan serapan kurang dari 25 persen yakni Sulawesi Tenggara 24,56 persen dan Papua 21,57 persen,” papar Candra.

Selain itu, Peningkatan dan percepatan realisasi belanja daerah juga sangat diperlukan. Kunci meningkatkan realisasi belanja di daerah saat ini terletak pada percepatan program-program stimulus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Jika diperlukan, pemerintah daerah setempat perlu mengurangi persyaratan administrasi dalam upaya mempercepat realisasi belanja. Selama ini, disinyalir bahwa salah satu yang memperlambat realisasi anggaran belanja karena panjangnya alur birokrasi keuangan,” jelas Candra.

“Melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah serta birokrasi yang cepat dan benar, maka kita harus yakin bahwa pemulihan ekonomi akan berjalan lebih cepat sesuai yang kita harapkan bersama, aamiin,” sambungnya, menutup.

Lihat juga...