Subsidi Kuota Belajar, Pemerintah Seperti Makelar Aplikasi

Editor: Mahadeva

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji, saat dihubungi Minggu (27/9/2020) - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA – Pemberian subsidi kuota belajar, untuk menjalani Ppembelajaran Jarak Jauh (PJJ), memunculkan kesan pemerintah seperti makelar. Terlebih, pembahasan mengenai persoalan subsidi tersebut masih berkutat di seputar jumlah kuota umum dan kuota belajar.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji, ada persoalan lebih penting untuk diperhatikan, daripada pembahasan jumlah kuota umum dan kuota belajar. Masih ada masalah ketersediaan gawai, akses internet, maupun pedoman pelaksanaan pengajaran masa PJJ. “Kalau saya, lebih memilih untuk dibebaskan saja semua. Artinya kuota umum saja semua. Karena adanya kuota belajar, pemerintah jadi seperti makelar. Mayoritas aplikasi di kuota belajar ini berbayar contohnya, Ruang Guru, Sekolah.mu, Pijarmahir, Quipper, Zenius, Udemy,” kata Indra, Minggu (27/9/2020).

Sistem ini, menurut Indra, sama saja dengan sistem Kartu Prakerja. Kesannya, pemerintah memberikan gimmik agar masyarakat berlangganan aplikasi tersebut. “Jadi kuotanya seakan dibayarin, tapi aksesnya suruh beli sendiri. Masyarakat digiring untuk belanja online yang nanti bisa mengarah ke APBN/D untuk belanja yang sama,” tandasnya.

Ditambah, di dalam program ini terlihat tidak ada komitmen untuk menjaga kerahasiaan data. “Semua diminta setor nomor HP, padahal bisa saja pemerintah memberikan nomor voucher pulsa ke siswa, guru, dosen. Kedaulatan bangsa terancam,” tandasnya.

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyartisaat dihubungi Minggu (27/9/2020) – Foto Ranny Supusepa

Data dari Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kuesioner yang disampaikan kepada 50 orang pengadu, 40 persen diantaranya meminta agar bantuan subsidi kuota semuanya berjenis umum. “Mereka mengajukan usul agar semua dijadikan kuota umum, karena lebih fleksibel penggunaannya,” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti.

Usulan tersebut mayoritas berasal dari pelajar SMK, yang membutuhkan kuota umum lebih banyak dibandingkan jenjang lainnya. “Mereka membutuhkan untuk menggunakan mesin operasi dalam mencari materi pengajaran terkait bidang yang mereka tekuni, yaitu di YouTube,” ucapnya.

Sehingga, kami mengharapkan kepada pihak Kemdikbud dapat melakukan peninjauan pada sistem kuota ini agar dapat lebih tepat guna, tepat sasaran dan membantu siswa dalam program PJJ. “Kami juga mendorong Kemdikbud untuk melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan daerah untuk memahami masalah yang dihadapi per daerah dan mengalokasikan dana untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut,” pungkasnya.

 

Lihat juga...