Tunggakan JKN KIS Tiga Kabupaten di NTT Capai Rp21 Miliar

Editor: Makmun Hidayat

MAUMERE – Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) menunggak pembayaran iuran kepesertaan.

Jumlah tunggakan tersebut terhitung hingga bulan September 2020, mencapai angka Rp21,12 miliar yang meliputi peserta kelas 1,2 dan 3 dengan jumlah peserta sebanyak 32.494 orang.

“Jumlah tunggakan iuran peserta JKN KIS di tiga kabupaten ini mencapai Rp21 miliar, “ kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, Jumat (25/9/2020).

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Maumere,Pulau Flores, NTT, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha,saat ditemui, Jumat (25/9/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Arie sapaannya menyebutkan, untuk kelas 1 dengan jumlah peserta sebanyak 2.169 orang, tunggakannya mencapai Rp3,7 miliar dan kelas 2 dengan jumlah peserta 3.112 menunggak sebesar Rp3,4 miliar.

Selain itu tambahnya, kelas 3 dengan jumlah peserta sebanyak 27.213 orang jumlah tunggakannya Rp13,98 dan paling besar meskipun pembayaran  iurannya paling kecil.

“Tunggakan ini tetap ditagih karena ini adalah hutang.Anggota telah menggunakan kartu JKN KIS saat berobat.Pemerintah juga memberikan relaksasi pembayaran untuk tunggakan ini,” sebutnya.

Arie mengatakan, untuk peserta yang menunggak pembayaran di atas 7 bulan atau maka diberikan keringanan membayar tunggakan selama 6 bulan ditambah iuran Bulan September 2020.

Sisanya kata dia akan dibayar dengan cara mencicil sehingga tidak memberatkan peserta apalagi saat sakit dan tidak memiliki tabungan dana maka peserta bisa berobat secara gratis.

“Saya mengimbau agar peserta membayarnya karena ada subsidi juga dari pemerintah. Kami tetap meminta peserta untuk membayar tunggakan iuran tersebut,” ungkapnya.

Arie memaparkan, dari jumlah tunggakan sebesar Rp21 miliar tersebut, peserta PBPU dari  Kabupaten Sikka sebanyak 16 ribu lebih menunggak pembayaran iuran sebesar Rp11 miliar lebih.

Setelah Kabupaten Sikka, menyusul Kabupaten Flores Timur dengan jumlah tunggakan mencapai Rp6 miliar lebih serta a Kabupaten Lembata sebanyak Rp3 miliar lebih.

“Untuk peserta PBPU kelas 3, tahun 2021 dari besaran dana Rp42 ribu, yang subsidi oleh pemerintah sebesar Rp7 ribu, peserta akan membayar Rp35 ribu per  bulan,” jelasnya.

Salah seorang warga Kota Maumere, Maria W.Parera mengaku pernah menunggak pembayaran iuran kepesertaan PBPU kelas 3 untuk 3 anggota keluarga hampir setahun namun tunggakan tersebut telah dibayar lunas.

Maria mengatakan, pembayaran tersebut dilakukan tanpa memanfaatkan keringanan yang ditawarkan pemerintah karena dirinya merasa menjadi peserta JKN KIS sangat bermanfaat.

“Banyak keluarga saya yang menggunakan kartu tersebut. Hitung-hitung sama seperti kita menabung saja sehingga waktu sakit kita tidak perlu pusing memikirkan biaya pengobatan,” tuturnya.

Lihat juga...