Waket MPR: Program Prioritas Diknas Perlu Kolaborasi Antarinstansi

JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan program prioritas pendidikan nasional harus memperhitungkan kesiapan sejumlah sektor pendukung oleh instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga perlu kolaborasi yang kuat antarinstansi untuk mewujudkannya.

“Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani kementerian di luar Kemendikbud,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2020).

Menurut Lestari, tujuh program prioritas pendidikan itu terkait pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum.

Selain itu program peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, serta pemajuan budaya dan bahasa.

Dia mencontohkan terkait program digitalisasi sekolah, di tengah masih terbatasnya jaringan internet di Indonesia, merealisasikan program tersebut perlu perencanaan yang matang dan kerja sama antarinstansi yang kuat.

“Kerja sama itu antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang menangani infrastruktur komunikasi/telekomunikasi,” ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai Kemendikbud harus tuntas dalam mempersiapkan program digitalisasi sekolah, jangan sampai program prioritas tersebut menjadi program yang terbengkalai karena infrastrukturnya belum siap.

Lestari yang biasa disapa Rerie itu mengatakan, realisasi digitalisasi sekolah perlu pelaksanaan program yang serentak dan paralel dengan sejumlah program dari institusi di luar Kemendikbud.

“Persiapan sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan ketersediaan perangkat gadget yang tepat juga perlu dipersiapkan agar digitalisasi sekolah tidak hanya gagah sebagai program saja, tetapi gagap dalam realisasinya,” katanya.

Hal itu menurut dia sama juga dengan revitalisasi pendidikan vokasi yang sangat memerlukan pembaharuan atau updating kebutuhan pasar kerja yang ada di dunia industri.

Dia mengatakan, kerja sama yang erat dengan para pelaku industri atau asosiasi industri sangat diperlukan agar antara kebutuhan dan pasokan SDM yang berkualitas bisa sesuai.

Rerie menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan program prioritas pendidikan tidak hanya mengalokasikan anggaran semata namun harus tercipta kolaborasi yang harmoni antarkementerian, dunia bisnis, dan para pemangku kepentingan lainnya agar program prioritas benar-benar diprioritaskan dalam merealisasikannya. (Ant)

Lihat juga...