Wali Kota Pimpin Langsung Operasi Yustisi, 71 Warga Palangka Raya Melanggar Protokol Kesehatan

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin (berbaju putih) saat mencatat data pelanggar protokol kesehatan di kawasan Tugu Soekarno, Palangka Raya, Rabu (16/9/2020) malam – foto Ant

PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memimpin langsung operasi yustisi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di daerahnya, Rabu (16/9/2020) malam. Operasi menyasar warga yang beraktivitas di malam hari.

“Pada operasi penegakan Perwali Nomor 26/2020 malam ini tercatat 11 orang memilih sanksi administrasi dan sekitar 60 lainnya memilih sanksi sosial,” kata Fairid Naparin, di sela memimpin operasi yustisi di jalan raya di kawasan Tugu Soekarno, Palangka Raya, Rabu (16/9/2020) malam.

Pada operasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan COVID-19 itu, pelanggaran didominasi tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pelanggaran banyak ditemukan saat warga melintas di kawasan Tugu Soekarno. “Sebagian besar yang terjaring merupakan warga Palangka Raya, namun sekitar 20 orang merupakan warga pendatang, seperti dari Surabaya dan Banjarmasin. Alasannya ada yang lupa membawa masker, dan ada juga yang tidak tahu,” kata Fairid di dampingi Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya, Emi Abriyani.

Kepala Daerah termuda di Provinsi Kalimantan Tengah itu menyayangkan, masih ada, warganya yang seolah menganggap remeh pandemi COVID-19.  Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah melalui satgas akan menegakkan peraturan yang tercantum di Perwali Nomor 26/2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, secara tegas.

Sanksi bagi setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran adalah, teguran tertulis, teguran lisan, kerja sosial atau dengan denda administrasi sebesar Rp100.000. Sementara, sanksi untuk tempat kerja nonpemerintahan berupa teguran tertulis oleh perangkat daerah yang berwenang melakukan pengawasan, rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola, penyegelan sementara lembaga atau tempat usaha, rekomendasi pencabutan izin operasional, dan atau denda administratif sebesar Rp5 juta.

Kemudian, bagi pemilik atau pengelola atau penanggung jawab yang ketahuan melanggar ketentuan dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di bidang transportasi diberi sanksi, berupa teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp5 juta hingga rekomendasi pencabutan izin trayek.

Sementara sanksi untuk pemilik atau pengelola atau penanggung jawab yang melanggar ketentuan, dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ketentuan Protokol Kesehatan di kegiatan ekonomi, seperti toko, pasar, warung makan, rumah makan, kafe dan lain-lain dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pencabutan izin beroperasi, rekomendasi pencabutan izin dan penutupan atau pembubaran kegiatan hingga denda administratif sebesar Rp5 juta. (Ant)

Lihat juga...