Wamen ATR/BPN Targetkan 2024 Digitalisasi Dokumen Pertanahan Selesai

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MALANG – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Men ATR/BPN), Dr. Surya Tjandra SH LLM, meminta agar semua dokumen pertanahan harus terdigitalisasi. Karena, dengan digitalisasi bisa lebih ada kepastian dan menghindarkan dari manipulasi.

“Kalau digital, lebih ada kepastian dan akan lebih sulit untuk dimanipulasi sehingga tidak ada lagi kasus penipuan tanah,” ujarnya saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah secara simbolis kepada warga Malang raya di Taman Garuda jalan Wonosari, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Selasa (1/9/2020).

Menurutnya bangsa Indonesia sudah terlambat sekitar 60 tahun dibandingkan negara Malaysia yang sudah melakukan proses tersebut sejak tahun 1950-an. Oleh sebab itu, pihaknya menargetkan digitalisasi dokumen pertanahan bisa rampung pada tahun 2024.

“Kami berharap tahun 2024 seluruh bidang tanah di negeri ini sudah terdaftar. Entah apakah itu nanti masuknya sertifikat, atau masih yang belum sertifikat, tapi yang penting terdaftar dulu saja,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Surya, sebagian konflik pertanahan terjadi dengan perusahaan baik swasta maupun BUMN dan sebagiannya lagi dengan aparat militer.

“Jadi kedatangan saya ke sini dalam rangka mencari peluang-peluang untuk mendapatkan solusinya seperti apa. Karena kita mau mencari win win solution yang sama-sama menguntungkan,” ucapnya.

Disebutkan, di beberapa kasus, biasanya konflik muncul karena memang ketersediaan lahannya terbatas dimana jumlah masyarakat terus berkembang, sedangkan tanahnya hanya segitu-gitu saja.

“Oleh sebab itu kita butuh dukungan dari kepala daerah, karena tidak bisa pemerintah pusat menyelesaikan permasalahan ini sendirian, tapi kita harus diskusi,” tuturnya.

Sementara itu tuan rumah mewakili tiga kepala daerah Malang Raya, Wali Kota Malang Sutiaji dalam sambutannya mengapresiasi kepedulian pemerintah terhadap hak atas tanah rakyatnya. Karena dulu kasus yang terkait dengan pertanahan tidak banyak dipikirkan. Padahal bukti kepemilikan menjadi keharusan untuk diurus supaya tidak terjadi masalah baru di kemudian hari.

“Konflik sosial terkait pertanahan di Kota Malang relatif tiak ada. Hal ini terjadi lantaran adanya kerjasama yang baik antara kinerja 3 BPN Malang raya dan Kanwil BPN Jatim,” sebutnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil BPN Jatim, Ir Virgo Eresta Jaya, MEngSc, menyampaikan bahwa gugus tugas reforma agraria sudah terbentuk di kota Malang, Kabupaten Malang dan kota Batu.

“Selain itu kita sudah melaksanakan legalisasi aset dalam bentuk distribusi tanah sebanyak 700 bidang di di 22 desa 5 kecamatan kabupaten Malang. Sedangkan di kota Batu ada 2.555 bidang legalisas di 2 desa dan 3 kecamatan serta 3020 bidang di di 10 kelurahan dan 4 kecamatan di kota Malang,” pungkasnya.

Lihat juga...