23,80 Persen PAUD di Bekasi Terancam Tutup

Redaktur: Muhsin Efri Yanto

Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S di Bekasi, Kamis (15/10/2020). Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S, mengakui bahwa pengaruh pandemi Covid-19 merambah hingga ke sektor pendidikan. Hingga menjadikan 23,80 persen PAUD di wilayah setempat terancam tutup atau tidak beroperasi lagi karena tidak memiliki peserta didik.

“Jumlah siswa berkurang drastis. Kemungkinan 23,80 persen PAUD di Kota Bekasi tidak kebagian murid,” katanya di Bekasi, Kamis, 15 Oktober 2020.

Menurut data pokok pendidikan per 15 Oktober 2020, jumlah siswa PAUD yang terdata di Kota Bekasi mencapai 32.015 siswa. Terdiri dari 24.099 siswa Taman Kanak-Kanak (TK), 2.889 siswa Kelompok Bermain (KB), 68 siswa Taman Penitipan Anak (TPA), dan 4.959 siswa Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Jika dirinci menurut layanan PAUD, maka Taman Kanak-Kanak (TK) di Kota Bekasi yang tidak kebagian murid sebanyak 15 persen.

Sedangkan layanan lainnya bahkan lebih parah, seperti Kelompok Bermain (KB) mencapai 52 persen Taman Penitipan Anak (TPA) sebanyak 67 persen, dan Satuan PAUD Sejenis sebanyak 23 persen.

Ia menambahkan, untuk layanan TK bila dirinci berdasarkan kecamatan, hanya di Kecamatan Bantargebang yang seluruh TK nya memiliki murid.

“Sementara di kecamatan lain, seperti Medansatria sebanyak 28 persen Taman Kanak-Kanak tidak kebagian murid. Bekasi Selatan dan Pondokgede juga memiliki persentase masing-masing 26 persen dan 24 persen Hanya 4 kecamatan yang mendapatkan murid diatas 90 persen” kata Tengku Imam Kobul.

Dari data Dapodik tersebut diketahui ada empat Kecamatan yang mendapatkan murid di atas 90 adalah, Kecamatan Rawalumbu (96%), Kecamatan Bekasi Barat (95%) dan Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Jatisampurna masing-masing 90%.

Sehingga rata-rata TK yang kebagian murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Bekasi sebanyak 85,19 persen. Sedangkan TK yang tidak kebagian murid mencapai sekitar 15 persen, tepatnya 14,81 persen.

Sementara itu layanan Kelompok Bermain (KB) yang melayani anak usia 2-4 tahun ini sebanyak 52 persen KB atau sekitar 133 KB di Kota Bekasi tidak kebagian murid.

Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Medansatria (65%), Kecamatan Bantargebang (64%), Kecamatan Pondokgede (56%), dan Kecamatan Bekasi Barat (54%).

“Siswa KB yang kebagian murid terbanyak berdasarkan persentase berada di Kecamatan Jatisampurna, yaitu sebanyak 75 persen. Sehingga di kecamatan paling ujung Kota Bekasi ini KB yang tidak kebagian murid hanya sebesar 25 persen atau tiga satuan pendidikan.

Untuk layanan Satuan PAUD Sejenis atau SPS yang tidak kebagian murid hanya sekitar 22,54 persen. Ada 3 kecamatan justru kebagian 100 persen murid, yaitu di Kecamatan Bantargebang, Jatisampurna, dan Mustikajaya.

Sedangkan yang tidak kebagian murid terbesar berada di Kecamatan Medansatria sebanyak 56 persen. Karena SPS yang mendapatkan murid di kecamatan ini cuma sebesar 44 persen.

Saat ini jumlah layanan PAUD di Kota Bekasi mencapai 1.336 lembaga. Terdiri dari 824 TK, 256 KB, 244 SPS, dan 12 TPA.

“Jadi jumlah PAUD yang tidak kebagian murid tersebut seluruhnya sebanyak 318 PAUD. Yang terdiri dari 122 TK, 133 KAB, 55 SPS, dan 8 TPA. Jika dipersentasikan sebanyak 23,80% PAUD di Kota Bekasi tidak kebagian murid. Artinya ke-23 persen ini terancam bangkrut atau tutup,” jelas Bang Imam, panggilan akrab pemerhati pendidikan yang tinggal di Bekasi ini.

Menurutnya dari fenomena yang terjadi tersebut saat ini banyak orang tua ditingkat PAUD atau TK dinilai tidak efektif. Sehingga Banyak orang tua memilih sistem les mendatangkan guru ke rumah ataupun sebaliknya anak ke tempat guru.

“Fenomenanya belajar online tidak efektif, untuk tingkat PAUD/TK. Tapi orang tua harus tetap membayar, tentu banyak yang keberatan. Sehingga banyak mereka langsung memilih les buat metode belajar anaknya karena bisa berinteraksi langsung,” ujarnya menilai segi positif.

Namun demikian dari sisi negatifnya, karena anak itu hanya les maka tidak memiliki nomor induk siswa nasional (NISN). Sehingga dia tidak terdaftar di Dapodik (data pokok pendidikan) makanya keluarlah 23,80 persen sekolah itu ga mendaftar.

Sementara mereka nanti setelah usia 6-7 tahun ketika mau masuk sekolah dasar jika memilih sekolah favorit biasanya mensyaratkan ijazah PAUD atau TK. Maka mereka tidak bisa menunjukkan karena hanya les .

Solusinya pemerintah harus memberikan insentif terhadap guru Paud dan PAUD-nya sendiri. Dia menilai insentif berupa pulsa saja tidak cukup.

“PAUD itu butuh sarana dan prasarana berbentuk daring alat bermain edukatif. PAUD/TK tidak bisa hanya pulsa, mereka butuh Alat permain edukatif melalui daring. Sementara sampai sekarang belum Metode PAUD/TK secara daring. Ada hanya calistung,” pungkasnya.

Lihat juga...