Ada Korban Jiwa, PJJ Perlu Evaluasi Secepatnya

Editor: Mahadeva

Sekjen FSGI, Heru Purnomo, saat dihubungi, Kamis (5/11/2020) - Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA – Adanya beberapa kasus jatuhnya korban jiwa, karena pengaplikasian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), mengindikasikan perlunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan tersebut.

Evaluasi perlu dilakukan secepatnya, karena sudah ada korban seperti siswa di Tarakan (15) yang bunuh diri paska ditagih tugas daring, siswi di Kabupaten Gowa (17) yang bunuh diri karena tugas PJJ Fase Dua yang menumpuk, dan siswa SD (8) yang dianiaya orang tuanya karena sulit diajari saat PJJ.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo menyatakan, bahwa FSGI dengan resmi mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengevaluasi secara menyeluruh, dari pelaksanaan PJJ fase kedua yang sudah berlangsung hampir satu semester. “Hasil evaluasi itulah yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menganalisa dan memperbaiki kekurangan PJJ. Dan ini untuk semua pihak, baik pemerintah, sekolah, maupun orangtua untuk membantu siswa belajar dan mengurangi beban psikologisnya selama menjalani PJJ,” kata Heru, Sabtu (31/10/2020).

Heru menyebut, pihaknya meminta kepada semua Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia, agar mewajibkan sekolah untuk menerapkan Kepmendikbud No. 719/P/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum Darurat (Kondisi Khusus). “Dengan digunakannya kurikulum darurat, diharapkan akan meringankan beban belajar siswa, guru dan orang tua sehingga anak tidak stress. Karena kurikulum darurat memberikan penyederhanaan materi-materi esensial dan sekolah tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan,” urainya.

Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji, saat dihubungi terkait isu kebutuhan evaluasi PJJ, Sabtu (31/10/2020) – Foto Ranny Supusepa

FSGI mendorong Kemdikbud, untuk menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan segera memastikan, agar sekolah mematuhi SE SESJEN No. 15/2020, tentang pedoman penyelenggaraan Belajar Dari Rumah (BDR). “Pedoman ini mengatur berbagai cara BDR yang disesuaikan dengan kondisi siswa, sehingga tidak terjadi pemaksaan satu model , misalnya online (Daring) sementara siswa kesulitan sinyal internet,” jelasnya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji, menyetujui wacana evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan PJJ. “Waktu awal memang ada komunikasi antara pihak Kemdikbud dengan pengamat atau para ahli kompeten atau tokoh di bidang pendidikan. Tapi sekarang tidak,” tandasnya.

Evaluasi disebutnya, harus melibatkan semua pihak terkait. “Karena kita bicara untuk generasi penerus bangsa. Sehingga tidak cukup hanya dari satu atau dua mulut saja untuk menentukan apa yang terbaik dalam sistem pendidikan Indonesia,” pungkasnya.

Lihat juga...